Gaji DPR Jadi Rp65,6 Juta Setelah Tunjangan Perumahan Dihapus — Ini Rinciannya

Inti berita singkat

Eventbogor.com – Mulai akhir Agustus 2025, anggota DPR RI mengalami perubahan kompensasi: tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan dihapus, sehingga take-home pay diperkirakan turun menjadi sekitar Rp65,6 juta per bulan. Buat kamu yang kepo soal berapa sih sebenarnya komponen gaji mereka sekarang — baca terus, gue rangkum pakai bahasa yang santai biar gampang dicerna.

Mengapa ini penting?

Perubahan ini bagian dari upaya transparansi dan efisiensi anggaran. Walau tunjangan perumahan dihapus, anggota DPR masih menerima sejumlah tunjangan lain—jadi bukan berarti gaji pokoknya drastis turun, melainkan beberapa komponen besar yang bersifat tunjangan dipangkas.

Berapa tepatnya? (Angka ringkas)

Perkiraan take-home pay setelah penghapusan tunjangan perumahan: ±Rp65.595.730 per bulan (disebutkan sering dibulatkan ke Rp65,5–65,6 juta). Angka ini sudah memperhitungkan pemotongan pajak PPh yang berlaku.

Rincian komponen gaji (versi ringkas & mudah)

Supaya nggak bingung, gue susun komponen-komponen pentingnya seperti berikut:

• Gaji pokok — relatif kecil dibanding total (jutaan saja).
• Tunjangan jabatan & tunjangan melekat — masih ada dan menyumbang sebagian besar.
• Tunjangan konstitusional / honorarium fungsi — seperti biaya komunikasi, honor legislasi/pengawasan, ini juga cukup besar.
• Tunjangan perumahan — sebelumnya sekitar Rp50 juta/bulan, dan itulah yang dihapus.

Contoh angka (agar lebih konkret)

Untuk memberi gambaran: bila dijumlahkan komponen-komponen seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, honorarium fungsi, dan setelah dipotong pajak, total take-home yang sering dikutip ada di kisaran Rp65,6 juta per bulan. Jadi meski ada pemangkasan satu tunjangan besar, paket tunjangan lain masih membuat totalnya tetap di level puluhan juta.

Apa dampaknya ke publik dan ke DPR?

Ke publik: keputusan ini kerap dipandang sebagai langkah responsif soal pengelolaan uang negara — publik berharap lebih banyak transparansi dan penghematan anggaran.