Eventbogor.com – Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, bikin heboh publik dengan usul terbaru soal revisi UU HAM. Ia ingin tindak pidana korupsi masuk kategori pelanggaran HAM. Menurut Pigai, korupsi yang dampaknya besar buat masyarakat luas, misal dana bencana yang diselewengkan sampai bikin orang meninggal, layak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.
Mengapa Korupsi Bisa Jadi Pelanggaran HAM?
Pigai menekankan nggak semua kasus korupsi bisa langsung masuk pelanggaran HAM. Tapi kalau korupsi itu sampai mengancam hak hidup masyarakat atau merugikan banyak orang secara serius, ya, masuk akal banget untuk dikaitkan dengan HAM. Jadi, tujuan utamanya bukan cuma hukumannya aja, tapi juga efek jera buat para pelaku korupsi.
Contohnya, jika dana bencana alam yang seharusnya menyelamatkan ribuan orang malah diselewengkan, dampaknya nggak cuma rugi materi, tapi juga bisa sampai mengancam nyawa warga. Pigai menilai kasus seperti ini nggak bisa dianggap remeh dan harus mendapat perhatian serius sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Langkah Indonesia Jadi Negara Pertama
Kalau DPR menyetujui usulan ini, Indonesia bakal jadi negara pertama yang secara resmi mengaitkan korupsi dengan pelanggaran HAM. Pigai berharap langkah ini nggak cuma memperkuat perlindungan HAM, tapi juga bikin masyarakat makin aware soal dampak korupsi terhadap hak hidup mereka. Ini jadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius memberantas korupsi dengan cara yang lebih tegas.
Selain itu, langkah ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut menilai dan mengawasi tindakan pemerintah. Korupsi nggak cuma urusan hukum biasa, tapi urusan hak hidup dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, langkah ini bisa bikin pelaku korupsi berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan merugikan publik.
Proses Revisi UU HAM di DPR
Saat ini, draf revisi UU HAM yang diusulkan Pigai masih menunggu pembahasan lebih lanjut di DPR. Masyarakat bisa ikut kasih pandangan lewat polling atau diskusi publik, contohnya yang sempat dilakukan oleh Kumparan. Ini jadi kesempatan buat kita semua buat ngasih suara soal isu yang berdampak besar ke kehidupan sehari-hari.
Pembahasan di DPR kemungkinan akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aktivis HAM, lembaga antikorupsi, sampai masyarakat umum. Semakin banyak masukan yang masuk, semakin kuat landasan hukum yang bisa dibuat untuk menindak kasus korupsi yang punya dampak serius bagi masyarakat luas.
Kesimpulan
Usulan Pigai ini jelas ambisius tapi penting. Kalau disetujui, korupsi nggak cuma dianggap sebagai tindak pidana ekonomi, tapi juga pelanggaran HAM serius. Artinya, setiap tindakan merugikan publik punya konsekuensi yang lebih besar, dan masyarakat punya alat lebih kuat buat menuntut keadilan. Ini juga bisa menjadi momen penting buat mengubah paradigma pemberantasan korupsi di Indonesia, dari sekadar hukum formal ke perlindungan hak-hak dasar warga negara.
