EventBogor.com – Jakarta, hiruk pikuk di Pasar Senen kembali memanas. Polemik pelarangan impor pakaian bekas atau thrifting yang ditegaskan kembali oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Oktober 2025 lalu, kini menjadi momok bagi para pedagang yang menggantungkan hidupnya dari bisnis ini. Kekosongan stok barang, penurunan omzet, dan ketidakpastian nasib menjadi keluh kesah yang terus bergema di tengah para pedagang.
Larangan ini bukan tanpa dampak. Para pedagang di pusat thrifting Pasar Senen, khususnya, merasakan langsung bagaimana sepinya pembeli dan menurunnya pendapatan. Momen menjelang bulan Ramadhan yang biasanya menjadi puncak peningkatan omzet, kini justru terasa lesu. Banyak pedagang yang mengeluhkan tidak adanya barang yang bisa dijual, membuat mereka khawatir akan keberlangsungan usaha mereka.
Rugi Akibat Larangan: Pedagang Thrifting Minta Solusi
Keresahan pedagang thrifting ini semakin terasa ketika Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengalihkan penjualan pakaian impor bekas ke produk UMKM lokal. Namun, harapan ini seakan sirna ketika janji tersebut belum terealisasi. Perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen, Rifai Silalahi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada produk UMKM lokal yang masuk ke pasar, khususnya di Pasar Senen. Hal ini tentu saja menambah kekecewaan para pedagang.
“Mengenai produk-produk lokal 1300 brand yang diklaim Kementrian UMKM sampai hari ini, sesuai janji pak Mentri, tidak ada realisasi sama sekali. Barang belum ada masuk khususnya ke pasar Senen,” ujar Rifai, dalam pesan singkatnya.
Kondisi ini diperparah dengan pernyataan Menkeu yang kembali menegaskan larangan impor pakaian bekas. Akibatnya, jumlah pengunjung dan pembeli di Pasar Senen Blok III berkurang drastis karena tidak ada barang yang bisa mereka beli. Hal ini tentu saja sangat merugikan para pedagang, apalagi menjelang bulan Ramadhan, yang seharusnya menjadi momen untuk meraup keuntungan lebih besar.
Pedagang Siap Bayar Pajak: Solusi yang Ditawarkan
Di tengah situasi yang sulit ini, para pedagang thrifting tak tinggal diam. Ketua Umum Himpunan Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (HP212), Effendy, kembali menegaskan bahwa para pedagang siap membayar pajak jika pemerintah mengizinkan impor pakaian bekas. Mereka menilai bahwa membayar pajak adalah solusi yang lebih baik daripada praktik penyelundupan yang merugikan negara. Dengan membayar pajak, mereka berharap dapat berkontribusi pada pendapatan negara sekaligus menjaga kelangsungan usaha mereka.
“Kita siap bayar pajak, daripada dia nyelundup, kan masuk resmi bayar pajak, masuk income ke negara, pajak kita masuk ke negara. Nah ini, jadi Pemerintah gak mau nerima pajak barang second,” pungkas Effendy.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa para pedagang thrifting tidak menolak regulasi, namun mereka meminta solusi yang lebih realistis dan mempertimbangkan nasib mereka. Mereka berharap pemerintah dapat membuka dialog dan menemukan solusi yang win-win, yang tidak hanya melindungi UMKM lokal, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang thrifting yang telah lama berkecimpung di industri ini.
