EventBogor.com – Kabar mengenai rencana penghapusan angkutan kota (angkot) yang berusia di atas 20 tahun di Kota Bogor memang menjadi topik hangat. Kebijakan ini, jika tak dikelola dengan cermat, berpotensi menimbulkan riak-riak sosial yang tak diinginkan. Oleh karena itu, suara-suara dari berbagai pihak mulai bermunculan, salah satunya datang dari pengamat kebijakan publik LS Vinus, Yusfitriadi. Ia mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk tidak hanya sekadar menggulirkan kebijakan, namun juga menyiapkan solusi konkret agar dampaknya bisa diminimalisir.
Yusfitriadi menekankan bahwa dialog yang berkelanjutan antara pemerintah, sopir angkot, dan pemilik angkot adalah kunci. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah jembatan penting untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Tujuannya jelas, agar kebijakan ini tidak merugikan pihak manapun, terutama mereka yang selama ini menggantungkan hidupnya dari angkutan umum tersebut. Bayangkan, jika kebijakan ini diterapkan tanpa solusi yang jelas, ribuan orang bisa kehilangan mata pencaharian. Tentu, hal ini akan menjadi masalah sosial yang serius.
Jalan Tengah: Peremajaan Armada Angkot Tanpa Beban Berlebih
Salah satu solusi yang ditawarkan Yusfitriadi adalah peremajaan armada angkot. Namun, ia tidak serta merta menyarankan pembelian kendaraan baru secara langsung. Menurutnya, ada banyak skema permodalan yang bisa ditempuh, yang lebih mudah, murah, dan tidak memberatkan. Pemerintah, lanjutnya, bisa menggandeng lembaga keuangan, termasuk perbankan, untuk memfasilitasi hal ini. Ini adalah langkah cerdas karena tidak hanya memberikan solusi bagi pemilik angkot, tetapi juga membuka peluang bagi perputaran ekonomi di sektor transportasi.
Pikirkan dampak positifnya. Dengan adanya peremajaan armada, angkot-angkot di Bogor akan menjadi lebih layak jalan, lebih aman, dan lebih nyaman bagi penumpang. Tentu, hal ini juga akan meningkatkan citra transportasi publik di mata masyarakat. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan skema permodalan ini benar-benar terjangkau dan mudah diakses oleh para pemilik angkot. Pemerintah harus memastikan bahwa prosesnya tidak berbelit-belit dan tidak ada persyaratan yang memberatkan.
Konversi Angkot ke Biskita: Antara Harapan dan Realita
Selain peremajaan armada, Yusfitriadi juga menyinggung tentang program konversi angkot ke Bus Biskita Transpakuan, yang sebelumnya sudah dijalankan oleh pemerintah. Ia mengakui bahwa secara konsep, kebijakan ini baik. Tujuannya adalah untuk menyediakan transportasi publik yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan. Namun, Yusfitriadi menilai implementasinya belum berjalan optimal. Meskipun pemerintah telah menyediakan banyak bus, namun belum semua permasalahan terselesaikan.
Dalam skema konversi, beberapa unit angkot digantikan oleh satu unit bus berkapasitas lebih besar. Ini memang solusi yang menarik, namun Yusfitriadi mengingatkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya menjawab persoalan sosial. Khususnya, nasib sopir, kernet, dan pemilik angkot harus diperhatikan. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem transportasi publik di Bogor.
Yusfitriadi menyarankan agar kru angkot diserap ke dalam sistem angkutan Biskita Transpakuan melalui pelatihan kapasitas. Ini adalah langkah yang sangat bijak. Dengan memberikan pelatihan, kru angkot tidak hanya mendapatkan keterampilan baru, tetapi juga memiliki kesempatan untuk tetap bekerja di sektor transportasi. Bayangkan, seorang sopir angkot yang sudah puluhan tahun mencari nafkah, tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan. Tentu, hal ini akan sangat menyakitkan. Dengan adanya pelatihan, mereka bisa beralih menjadi sopir bus dengan kemampuan yang lebih baik.
Regulasi Transportasi yang Komprehensif: Kunci Sukses Penataan Angkutan Umum
Lebih jauh, Yusfitriadi menekankan pentingnya regulasi transportasi yang utuh dari hulu ke hilir. Menurutnya, kebijakan penataan angkutan umum harus dipahami dan diterima oleh publik. Jika angkot tua dihilangkan, harus jelas diganti dengan apa, bagaimana skema permodalannya, dan bagaimana nasib para pekerjanya. Semua itu harus diatur dalam regulasi pemerintah yang komprehensif.
Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Pemilik angkot tidak akan merasa dirugikan, sopir angkot tidak akan kehilangan pekerjaan, dan masyarakat akan mendapatkan transportasi publik yang lebih baik. Ini adalah visi yang ideal, namun untuk mencapainya, pemerintah harus bekerja keras. Diperlukan kajian mendalam yang melibatkan pakar transportasi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Terakhir, Yusfitriadi menekankan pentingnya kajian menyeluruh yang melibatkan pakar transportasi. Penataan angkutan umum tidak boleh berhenti pada pelarangan semata tanpa solusi yang berkelanjutan. Semua harus direncanakan dengan matang, diimplementasikan dengan hati-hati, dan dievaluasi secara berkala. Hanya dengan cara itulah, Kota Bogor bisa mewujudkan transportasi publik yang modern, efisien, dan berkelanjutan.
