EventBogor.com – Perjalanan mencari rezeki bagi Suderajat (49), seorang pedagang es kue asal Kabupaten Bogor, berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Niat awal untuk mengais rezeki di ibu kota, berakhir dengan pengalaman traumatis berupa intimidasi, kekerasan fisik, dan penahanan berjam-jam oleh oknum anggota kepolisian dan TNI di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Peristiwa ini menggugah rasa keadilan dan mempertanyakan bagaimana seharusnya aparat penegak hukum bersikap terhadap warga sipil, bahkan dalam urusan yang terkesan sepele.
Kisah pilu ini bermula dari transaksi jual beli es kue biasa. Namun, insiden kecil ini berkembang menjadi rentetan peristiwa yang merugikan Suderajat secara fisik dan mental. Bagaimana mungkin sebuah sengketa rasa es kue dapat berujung pada tindakan yang jauh melampaui batas kewajaran? Mari kita telusuri kronologi kejadian yang mengguncang hati nurani ini.
Awal Mula Petaka: Pertemuan dengan Pembeli yang Tak Biasa
Semuanya berawal pada Sabtu, 24 Januari 2025. Suderajat, dengan semangat membara, menjajakan dagangannya, es kue, dari Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, ke wilayah Kemayoran. Siapa sangka, pertemuannya dengan seorang pembeli akan mengubah hidupnya. Pembeli tersebut, yang belakangan diketahui adalah seorang anggota kepolisian, awalnya tampak tertarik dengan dagangan Suderajat.
“Awalnya, saya senang dagangan saya dibeli,” kenang Suderajat dengan nada pilu. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Setelah mencicipi es kue tersebut, sang pembeli tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak suka. “Pas dicobain katanya esnya enggak enak, katanya kayak busa bedak. Esnya dibejek-bejek sama dia,” ujar Suderajat, mengenang perlakuan kasar yang diterimanya.
Tindakan pembeli tersebut tentu saja mengejutkan. Suderajat mencoba menjelaskan bahwa es kue yang dijualnya adalah produk asli, bukan barang palsu seperti yang dituduhkan. Namun, penjelasan itu seolah tak didengar. Bahkan, es kue yang sudah dibeli itu dilemparkan ke wajah Suderajat. Inilah titik awal dari rangkaian peristiwa yang semakin memburuk.
Dari Sengketa Rasa Menuju Kekerasan: Intimidasi di Kantor Polisi
Alih-alih menyelesaikan masalah dengan baik, insiden kecil ini justru semakin memanas. Suderajat dibawa ke kantor polisi karena menolak mengakui tuduhan bahwa es kue yang dijualnya palsu. Penahanan yang seharusnya hanya bersifat sementara, justru berlangsung hingga berjam-jam. “Kejadiannya jam 10 pagi. Saya ditahan sampai jam 3 pagi. Saya dianter sama polisi,” ungkap Suderajat dengan nada pasrah.
Di dalam kantor polisi, situasi semakin mencekam. Suderajat mengaku mengalami intimidasi dan kekerasan fisik. Ia mengaku dipukul, ditonjok, dan dipaksa untuk mengaku bersalah. “Sakit, digebugin. Perih, semuanya ditonjok. Dipaksa ngaku. ‘Ngaku nggak lu?’ Kalau enggak, ditonjok, dijedot-jedot aja. Dua-duanya, TNI dan polisi,” tutur Suderajat dengan mata berkaca-kaca.
Dalam kondisi tertekan dan ketakutan, Suderajat hanya bisa pasrah menerima perlakuan tersebut. Ia merasa tak berdaya menghadapi situasi yang sulit ini. “Saya diem aja. Abis lah. Mereka main keroyokan. Rakyat kayak kita di bawah, mereka di atas,” ucapnya, menggambarkan betapa dirinya merasa tak berdaya menghadapi arogansi kekuasaan.
Mengapa Kasus Ini Penting? Menyoroti Peran Aparat Penegak Hukum
Kasus yang menimpa Suderajat ini bukan hanya sekadar cerita tentang seorang pedagang es kue yang bernasib sial. Lebih dari itu, kasus ini menyoroti pentingnya etika dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Tindakan intimidasi dan kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi dan TNI jelas merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.
Peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana seharusnya aparat penegak hukum bersikap terhadap warga sipil. Apakah kekuasaan harus selalu disertai dengan arogansi? Apakah tindakan kekerasan adalah solusi untuk menyelesaikan masalah, bahkan yang terkesan sepele? Tentu saja tidak.
Kasus ini harus menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial atau jabatan seseorang. Aparat penegak hukum seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat, bukan pelaku kekerasan. Kita berharap, kasus ini dapat diusut tuntas, dan para pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.
