Bayangkan Anda sedang terburu-buru, mencari tempat parkir di kawasan Cempaka Putih yang padat. Akhirnya menemukan celah, tapi tiba-tiba muncul ‘tukang parkir’ dengan seragam mirip petugas resmi, meminta tarif tak wajar. Kejadian ini, yang kerap dialami warga, kini menyita perhatian serius DPRD DKI Jakarta. Dugaan kuat, ada ‘orkestra’ tersembunyi yang melibatkan oknum Dinas Perhubungan (Dishub) di balik maraknya parkir liar.
Kenapa Ini Penting Sekarang?
Masalah parkir liar bukan sekadar soal ‘uang receh’. Ini adalah cerminan dari tata kelola kota yang buruk, ketidaktegasan penegakan hukum, dan yang paling parah, potensi korupsi. Di tengah upaya pemerintah menata Jakarta, keberadaan parkir liar menjadi duri dalam daging. Kerugian negara akibat kebocoran pendapatan parkir, belum lagi potensi pungutan liar yang merugikan masyarakat, sangatlah besar. Kasus di Cempaka Putih ini hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih besar.
Benarkah Ada ‘Pemodal’ di Balik Layar?
Dugaan keterlibatan oknum Dishub bukan isapan jempol. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, mengungkap fakta mengejutkan. Juru parkir liar yang terjaring razia polisi ternyata mendapatkan atribut dan tiket parkir dari seseorang berinisial R, yang diduga adalah koordinator lapangan Dishub di Jakarta Pusat. Ini bukan lagi sekadar ‘ulah’ juru parkir nakal, tapi mengarah pada praktik yang terstruktur dan sistematis. Seolah ada ‘pemodal’ yang dengan sengaja memanfaatkan celah untuk meraup keuntungan ilegal.
Skenario yang Mungkin Terjadi:
Mari kita bedah skenario hipotetis. Oknum Dishub, entah sendiri atau berkelompok, menyediakan atribut dan tiket parkir ilegal. Mereka merekrut juru parkir liar, memberikan ‘modal’ berupa seragam dan ‘surat izin’ palsu. Juru parkir kemudian beraksi di lapangan, memungut tarif parkir di atas ketentuan. Uang hasil pungutan, sebagian disetor kepada ‘bandar’ (oknum Dishub), sebagian lagi masuk ke kantong pribadi juru parkir. Sebuah lingkaran setan yang sulit diputus jika tidak ada tindakan tegas.
Apa Artinya Bagi Kantong Anda?
Dampak langsungnya jelas, Anda sebagai pengguna jalan, harus membayar lebih mahal untuk parkir. Uang yang seharusnya masuk ke kas daerah, malah mengalir ke kantong-kantong pribadi. Belum lagi potensi keamanan yang terancam. Parkir liar seringkali tidak memiliki sistem pengamanan yang memadai, sehingga risiko kehilangan kendaraan atau barang berharga meningkat. Kualitas pelayanan juga buruk. Tidak ada jaminan keamanan, kenyamanan, atau tanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan.
Langkah Apa yang Harus Diambil?
DPRD DKI Jakarta patut diacungi jempol karena telah bersikap responsif. Mereka berjanji akan meminta Unit Pengelola Perparkiran Dishub untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Namun, evaluasi saja tidak cukup. Harus ada tindakan tegas, mulai dari penyelidikan mendalam terhadap oknum yang terlibat, penindakan hukum yang berat, hingga perbaikan sistem pengelolaan parkir secara keseluruhan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci.
Tindakan Konkret yang Perlu Dilakukan:
- Usut tuntas: Jangan hanya menangkap juru parkir liar. Cari tahu siapa ‘bos’ di balik layar.
- Perbaiki sistem: Evaluasi sistem perparkiran yang ada, tingkatkan pengawasan, dan pastikan tidak ada celah bagi praktik ilegal.
- Tegakkan hukum: Beri hukuman berat kepada pelaku, termasuk oknum Dishub yang terlibat.
- Sosialisasi: Edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pengguna jalan dan bahaya parkir liar.
Kasus parkir liar di Cempaka Putih ini menjadi pengingat, bahwa membangun Jakarta yang lebih baik membutuhkan komitmen dari semua pihak. Bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Jangan biarkan praktik-praktik ilegal merusak kota kita. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman.
