EventBogor.com – Kabar tak sedap menerpa ranah infrastruktur Bogor. Pernyataan Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah VI Cigudeg, Bobby Wahyudi, yang terkesan menyalahkan wartawan atas pemberitaan jalan rusak, memicu gelombang kritik. Bukan solusi konkret, justru tudingan yang melayang. Apa sebenarnya yang terjadi?
Jalan Berlubang, Nyawa Melayang, Siapa Bertanggung Jawab?
Bayangkan Anda adalah sopir truk yang melintasi jalan di Bogor. Tiba-tiba, ‘bluk’! Truk Anda terperosok, nyaris celaka. Itulah yang terjadi di ruas jalan yang dikritik oleh jurnalis Dede Surya. Bukannya mendapat solusi, ia malah mendapat ‘teguran’ dari pejabat terkait. Percakapan di WhatsApp itu bagai bumerang, membuka luka lama tentang siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jalan.
Menurut percakapan yang beredar, Bobby Wahyudi menganggap jika perbaikan jalan di ruas Cibeber–Malasari dilakukan lebih dulu, kecelakaan truk tersebut mungkin takkan terjadi. Ia juga menyinggung prioritas perbaikan di Jalan Ace Tabrani yang dianggap lebih landai. Kesannya, pemberitaan media dianggap menggeser prioritas pembangunan. Apakah benar demikian?
Ketika Pers Jadi Kambing Hitam
Dalam sistem demokrasi, pers adalah pilar keempat. Fungsinya? Menyampaikan fakta, mengontrol kebijakan publik. Wartawan tidak memiliki kuasa menentukan anggaran, apalagi prioritas pembangunan. Menyalahkan mereka sama saja dengan menutup mata terhadap akar masalah: kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.
Konteks yang Lebih Dalam: Lebih dari Sekadar Kemiringan Jalan
Koordinator Forum Komunikasi Bumi Putra (FKBP) Bogor Barat, Supri Elel, menyuarakan keresahan warga. Menurutnya, masalah utama bukan hanya kemiringan jalan, tetapi konstruksi yang sudah tak layak. “Kalau konstruksinya memang sudah bermasalah, tetap saja berbahaya,” tegasnya. Masyarakat setempat bahkan sudah berulang kali mengajukan perbaikan, namun tak kunjung ada tindakan nyata.
Apa Artinya Bagi Kantong Anda?
Jalan rusak bukan hanya soal ketidaknyamanan. Ini soal keselamatan, efisiensi, dan biaya. Kendaraan yang melintasi jalan rusak akan lebih cepat rusak, konsumsi bahan bakar meningkat, dan risiko kecelakaan pun lebih tinggi. Ujung-ujungnya, siapa yang rugi? Kita semua.
Potret Buram: Dari Percakapan Pribadi ke Polemik Publik
Polemik ini bukan sekadar percakapan pribadi yang bocor. Ini adalah cermin dari masalah yang lebih besar: kurangnya responsif pemerintah terhadap keluhan masyarakat, minimnya transparansi, dan prioritas yang dipertanyakan. Saat infrastruktur rusak menyebabkan kecelakaan, masyarakat butuh solusi, bukan saling menyalahkan. Mereka butuh jalan yang aman, bukan debat kusir.
Kini, pertanyaan besar menggantung: Kapan perbaikan jalan di Bogor akan menjadi prioritas utama? Kapan nyawa warga tidak lagi menjadi taruhan di jalanan yang rusak?
