Eventbogor.com - Ekonom dan intelektual publik Arif Budimanta berpulang pada 6 September 2025 di Jakarta pada usia 57 tahun. Berita ini dikonfirmasi oleh keluarga dan pimpinan PP Muhammadiyah. Kalau kamu nyari fakta cepat: beliau dikenal sebagai penggagas Pancasilanomics, mantan Staf Khusus Presiden untuk bidang ekonomi, dan aktivis ekonomi kebangsaan.
Menurut pernyataan resmi keluarga dan organisasi yang terkait, Arif Budimanta wafat di Jakarta dini hari tanggal 6 September 2025. Kabar duka juga dikonfirmasi oleh pimpinan PP Muhammadiyah. Rumah duka dilaporkan berada di wilayah Rawamangun, Jakarta Timur.
Kalau belum kenal: Arif adalah ekonom yang aktif di ranah akademik dan pemerintahan. Dia sempat jadi anggota DPR, penasihat keuangan, dan Staf Khusus Presiden di era kedua pemerintahan Jokowi. Selain itu, dia aktif menulis dan mengadvokasi konsep ekonomi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila lewat karya Pancasilanomics.
Beberapa poin penting dari perjalanan kariernya:
Arif dikenal karena mendorong pemikiran ekonomi yang tidak cuma fokus angka, tapi juga nilai — ekonomi yang pro-rakyat dan berlandaskan Pancasila. Ide-ide ini banyak dibahas di tulisan-tulisannya dan jadi rujukan diskusi tentang bagaimana ekonomi Indonesia sebaiknya berjalan tanpa melepas nilai sosial dan keadilan.
Sejumlah tokoh dan organisasi memberi ucapan duka, termasuk pimpinan Muhammadiyah dan kolega di dunia ekonomi. Banyak yang memuji komitmen intelektualnya terhadap isu-isu nasional dan peran aktifnya di ranah kebijakan.
Berdasarkan laporan awal, rumah duka berada di Rawamangun, Jakarta Timur. Untuk info detil terkait waktu pemakaman atau upacara penghormatan, biasanya keluarga/organisasi akan mengumumkan lewat rilis resmi — pantau akun resmi keluarga atau organisasi terkait untuk konfirmasi.
Kematian Arif Budimanta berarti hilangnya salah satu suara intelektual yang aktif menggabungkan teori ekonomi dengan nilai-nilai kebangsaan. Bagi kalangan muda yang tertarik ekonomi sosial, karyanya Pancasilanomics bisa jadi pintu masuk untuk memahami alternatif kebijakan ekonomi yang lebih inklusif.