Eventbogor.com - Baru-baru ini, Prabowo Subianto bikin gebrakan besar. Dalam forum Forbes Global CEO Conference 2025, ia mengumumkan bahwa kini warga negara asing atau ekspatriat bisa jadi pemimpin di BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Kebijakan ini langsung ramai dibahas, karena menyentuh isu penting: profesionalisme versus kedaulatan ekonomi.
Pemerintah secara resmi telah mengubah regulasi agar warga asing bisa menduduki posisi direksi maupun komisaris di BUMN. Tujuannya jelas: menarik talenta global, meningkatkan efisiensi, dan membawa standar manajemen kelas dunia ke perusahaan milik negara. Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan bisa bersaing di tingkat internasional.
Menurut Prabowo, perubahan ini bukan soal “menggadaikan kedaulatan”, tapi justru bagian dari strategi besar untuk memperkuat ekonomi nasional. Ada beberapa alasan kenapa kebijakan ini dianggap penting:
Langkah ini bukan sekadar wacana. Sudah ada dua warga asing yang ditunjuk jadi direksi di Garuda Indonesia, yaitu:
Keduanya dipercaya membawa pengalaman global untuk bantu Garuda keluar dari masa sulit dan jadi lebih kompetitif.
Tentunya, kebijakan ini gak lepas dari perdebatan. Ada yang melihat ini sebagai langkah maju, tapi ada juga yang merasa was-was.
Tentu tidak. Walaupun mereka bukan WNI, pejabat asing di BUMN tetap terikat oleh hukum Indonesia, termasuk kewajiban pelaporan harta dan aturan anti-korupsi. KPK juga menegaskan bahwa mereka tetap bisa diselidiki jika melakukan pelanggaran. Jadi, gak ada istilah “bebas dari hukum”.
Selain membuka peluang bagi ekspatriat, Prabowo juga berencana merampingkan jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi hanya 200–240. Langkah ini dilakukan biar pengelolaan jadi lebih efisien dan fokus pada sektor yang benar-benar strategis.
Karena BUMN ngurus hal-hal yang langsung berhubungan dengan hidup kita — dari listrik, transportasi, sampai layanan publik. Kalau dikelola lebih profesional, dampaknya bisa besar buat masa depan ekonomi Indonesia. Tapi di sisi lain, anak muda juga perlu kritis dan ikut memantau supaya kebijakan ini gak disalahgunakan.
Langkah Prabowo membuka peluang bagi warga asing untuk memimpin BUMN adalah kebijakan berani yang bisa membawa inovasi besar — asalkan dijalankan dengan transparansi dan pengawasan ketat. Intinya, bukan soal siapa yang memimpin, tapi bagaimana sistemnya dijaga agar tetap berpihak pada kepentingan nasional.
Langkah baru, tantangan baru. Semoga arah reformasi ini benar-benar bikin BUMN makin kuat, bukan malah kehilangan jati diri.