Eventbogor AMP
News

Prabowo Lantik 25 Pejabat Baru di Istana Negara

Oleh Haidar Ali Asgari

Eventbogor.com - Pada 8 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 25 pejabat baru di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini bukan cuma formalitas, tapi jadi momen penting karena melibatkan pejabat di posisi strategis: mulai dari wakil menteri, kepala badan, anggota dewan komisioner, sampai gubernur Papua. Semua diikat dengan Keputusan Presiden (Keppres) dan diakhiri dengan sumpah jabatan.

Kenapa Pelantikan Ini Penting?

Setiap kali ada pejabat baru, otomatis bisa ngubah arah kebijakan negara. Misalnya di sektor BUMN, perbankan, bahkan pembangunan Papua. Jadi, pelantikan ini bukan cuma “ganti orang”, tapi juga berpotensi bawa warna baru di pemerintahan.

Daftar Nama Pejabat yang Dilantik

Dasar Hukum Pelantikan

Semua pejabat baru ini diangkat lewat Keppres, di antaranya:

Dampak yang Mungkin Terjadi

Badan Pengaturan BUMN bisa bawa gebrakan soal restrukturisasi BUMN. LPS berhubungan langsung sama stabilitas perbankan dan keuangan rakyat. Sementara Komite Otsus Papua jadi kunci buat akselerasi pembangunan di Papua. Dengan pejabat baru, arah kebijakan di tiga sektor ini bisa jadi lebih segar atau malah makin ketat.

Catatan Menarik

Beberapa media nyebut jumlah yang dilantik itu 25 pejabat, ada juga yang bilang 34 karena termasuk duta besar. Tapi yang jelas, gelombang pelantikan ini cukup besar dan strategis, nunjukin fokus pemerintahan Prabowo di tiga hal: ekonomi, stabilitas keuangan, dan Papua.

Singkatnya

Pelantikan 25 pejabat baru ini bukan sekadar acara seremonial. Ada wajah-wajah baru di posisi penting yang bisa mengubah kebijakan BUMN, menjaga sistem perbankan, dan mempercepat pembangunan Papua. Jadi, layak banget buat dipantau kelanjutannya.

wakil menteri baru pejabat baru istana negara pelantikan pejabat 8 oktober 2025 prabowo lantik pejabat baru asisten khusus presiden berita politik terbaru dewan komisioner lps duta besar baru indonesia gubernur papua baru kabar pemerintahan prabowo kepala badan bumn komite otsus papua