Eventbogor.com - Pada 31 Agustus 2025,Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan bahwa DPR RI akan mencabut sebagian besar tunjangan anggota DPR. Keputusan ini diambil setelah melihat tingginya desakan publik soal transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Sehari setelah pengumuman, tepatnya 1 September 2025, DPR mulai mengambil langkah konkret. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, memastikan bahwa tunjangan perumahan menjadi fasilitas pertama yang dihentikan. Selanjutnya, detail teknis akan dibahas oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
Meski langkah ini terlihat positif, publik perlu tetap mengawasi prosesnya. Pastikan tidak ada penggantian tunjangan dengan fasilitas lain yang nilainya sama besar. Transparansi detail kebijakan juga wajib dipublikasikan.
Pernyataan Presiden Prabowo tentang pencabutan besaran tunjangan anggota DPR jadi sinyal penting soal efisiensi dan akuntabilitas. Tapi, publik perlu tetap memantau realisasi kebijakan ini biar nggak sekadar jadi janji manis.