Eventbogor.com - Lagi ramai banget nih! Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bikin pernyataan tegas soal utang proyek kereta cepat Whoosh yang nilainya tembus Rp116 triliun. Ia menolak keras kalau utang itu harus dibayar pakai uang negara alias APBN. Kok bisa? Yuk, kita bahas bareng-bareng!
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) ini awalnya digarap lewat konsorsium antara BUMN Indonesia dan pihak China. Nah, dari pembangunan rel, sistem sinyal, sampai keretanya, total biayanya membengkak jadi sekitar Rp116 triliun. Tapi menurut Purbaya, utang itu bukan utang negara — melainkan tanggung jawab badan usaha yang menjalankan proyeknya.
Purbaya menegaskan bahwa APBN dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan untuk menutup kekurangan proyek bisnis. Menurutnya, yang harus bertanggung jawab adalah lembaga atau konsorsium yang menaungi proyek ini, yaitu BPI Danantara dan para pemegang sahamnya.
Pemerintah kini lagi nyari solusi supaya utang ini bisa diselesaikan tanpa mengganggu keuangan negara. Beberapa opsi yang dibahas antara lain restrukturisasi pinjaman, tambahan modal dari pemegang saham, atau skema bisnis baru lewat BPI Danantara. Intinya, negara nggak mau pakai APBN untuk nutupin utang proyek ini.
Pihak Istana mendukung langkah Purbaya. Pemerintah juga memastikan bakal cari jalan keluar tanpa membebani APBN. Sementara itu, publik masih penasaran—apakah konsorsium benar-benar sanggup menutupi utangnya sendiri?
Langkah Purbaya dinilai berani dan rasional. Ia ingin jaga keuangan negara biar nggak terbebani proyek besar yang seharusnya dikelola secara bisnis. Dengan nilai utang sebesar Rp116 triliun, keputusan ini bisa jadi momen penting buat mempertegas batas antara keuangan negara dan bisnis BUMN.
Jadi, buat kamu yang ngikutin isu ekonomi, ini salah satu langkah penting biar APBN tetap sehat dan transparan. Setuju nggak kalau proyek besar sebaiknya nggak langsung disandarin ke uang rakyat?