Prabowo Tetap Terbang ke China Hadiri Parade Militer Meski Telat

Perjalanan yang Sempat Tertunda

Eventbogor.com – Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya hadir di parade militer di Beijing pada 3 September 2025. Awalnya, keberangkatannya dijadwalkan pada 31 Agustus, tapi sempat tertunda karena kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Jakarta. Penundaan ini sempat membuat publik bertanya-tanya apakah Prabowo akan tetap hadir atau membatalkan kunjungannya.

Keputusan Tetap Terbang ke China

Meskipun awalnya sempat batal, Prabowo memutuskan untuk tetap terbang ke China atas permintaan khusus dari pemerintah setempat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan hubungan diplomatik dengan China sebagai prioritas penting. Setibanya di Beijing, Prabowo disambut hangat oleh Presiden Xi Jinping dan Ibu Negara Peng Liyuan, menandai momen penting dalam hubungan bilateral kedua negara.

Momen Penting di Parade Militer

Parade militer yang berlangsung di Lapangan Tiananmen menjadi sorotan dunia. Prabowo duduk berdampingan dengan pemimpin dunia lainnya, seperti Vladimir Putin dari Rusia dan Kim Jong Un dari Korea Utara, di barisan depan. Momen ini menjadi pembicaraan media karena menunjukkan posisi strategis Prabowo di antara pemimpin-pemimpin besar dunia.

Kritik dan Protes di Dalam Negeri

Keputusan Prabowo untuk hadir di China di tengah situasi dalam negeri yang tegang memicu kritik dari publik. Beberapa kota di Indonesia mengalami protes besar-besaran dengan tuntutan terhadap pemerintah terkait dugaan korupsi, kekerasan aparat, dan ketimpangan ekonomi. Sayangnya, laporan menyebutkan setidaknya empat orang tewas dalam kerusuhan tersebut, termasuk seorang pelajar berusia 16 tahun. Situasi ini memunculkan perdebatan tentang prioritas pemerintah dalam menangani masalah domestik.

Diplomasi vs. Situasi Domestik

Meskipun menuai kritik, kehadiran Prabowo di China juga dipandang sebagai langkah diplomatik penting. Indonesia berusaha menunjukkan bahwa hubungan bilateral dengan China tetap menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks politik dan ekonomi global. Keputusan ini memperlihatkan dilema antara menangani isu domestik yang mendesak dan menjaga posisi strategis Indonesia di kancah internasional.