Kuningan: Wajah Baru Jakarta yang Berkelanjutan
Kawasan Kuningan dipilih sebagai fokus utama penataan karena memiliki peran strategis sebagai pusat ekonomi, bisnis, dan diplomasi. Lokasi ini menjadi tempat berdirinya 11 kantor kedutaan besar, serta menjadi jalur utama transportasi publik seperti LRT dan Transjakarta. Ketidaksempurnaan infrastruktur, termasuk keberadaan tiang monorail yang mangkrak, berpotensi mengganggu mobilitas ekonomi, penyelenggaraan agenda kenegaraan, serta merusak citra Jakarta di mata dunia.
Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar dari APBD Tahun 2026 untuk merealisasikan proyek penataan Kuningan. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk pembongkaran tiang monorail, perbaikan infrastruktur jalan dan trotoar, serta penataan ruang publik. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kawasan Kuningan yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan.
Transparansi dan Akuntabilitas: Kunci Keberhasilan
Gubernur Pramono Anung menekankan bahwa seluruh proses penataan Kuningan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap rupiah dana APBD yang dikeluarkan akan dipertanggungjawabkan kepada publik melalui manfaat yang nyata. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, memastikan bahwa kepentingan publik menjadi prioritas utama. Langkah ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa proyek penataan Kuningan berjalan sesuai dengan harapan.
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Afan Adriansyah, menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap menata kembali wajah kota dengan berpegang teguh pada prinsip transparansi, tertib hukum, dan berorientasi pada kepentingan publik. Upaya ini bukan hanya sekadar pembongkaran fisik, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi mental, di mana pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta.
