EventBogor.com – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia terus bergulir, memunculkan beragam tanggapan. Firdaus Cahyadi, Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan Tifa, menggarisbawahi urgensi kehadiran lembaga pengawas nuklir yang independen. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan kunci untuk menjaga transparansi dan memastikan keselamatan publik.
Bayangkan sebuah kota yang sedang membangun gedung pencakar langit. Keberadaan kontraktor dan arsitek yang andal memang krusial, tapi apa jadinya tanpa pengawas independen yang memastikan semua aspek konstruksi berjalan sesuai standar? Itulah analogi sederhana untuk memahami pentingnya pengawas nuklir yang independen.
Kenapa Ini Penting Sekarang?
Indonesia sedang berada di persimpangan jalan dalam hal energi. Pemerintah berambisi mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060, dan PLTN menjadi salah satu opsi yang dijajaki. Di tengah semangat transisi energi ini, kita tak boleh lupa bahwa PLTN adalah teknologi yang kompleks dan berisiko tinggi. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal.
Firdaus Cahyadi mengingatkan, “Apabila pemerintah tetap menjalankan program tersebut, maka pengawasan nuklir harus dilakukan oleh lembaga yang benar-benar independen.” Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Pengawas independen akan berfungsi sebagai ‘mata’ dan ‘telinga’ publik, memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan standar internasional, mulai dari pemilihan lokasi, desain reaktor, hingga pengelolaan limbah nuklir.
Apa Artinya Bagi Kita?
Dampak langsungnya adalah peningkatan rasa aman dan kepercayaan publik. Bayangkan, jika pengawas nuklir berada di bawah kendali pemerintah atau bahkan perusahaan yang membangun PLTN, bagaimana kita bisa yakin bahwa kepentingan publik selalu diutamakan? Pengawas independen akan memastikan bahwa semua keputusan diambil berdasarkan data ilmiah dan pertimbangan keselamatan, bukan kepentingan politik atau bisnis semata.
Contoh konkretnya adalah penanganan limbah nuklir. Limbah ini bersifat radioaktif dan bisa membahayakan lingkungan serta kesehatan manusia jika tidak ditangani dengan benar. Pengawas independen akan mengawasi proses pengelolaan limbah, memastikan bahwa tidak ada kebocoran atau insiden yang bisa merugikan masyarakat.
Latar Belakang yang Perlu Diketahui
Rencana pembangunan PLTN di Indonesia bukan hal baru. Pemerintah telah memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran hingga RPJPN 2025-2045. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mengembangkan energi nuklir.
Namun, dalam konteks global, kita bisa belajar dari pengalaman negara lain. Beberapa negara telah mengalami insiden nuklir yang berdampak luas, seperti Chernobyl dan Fukushima. Insiden ini mengajarkan kita bahwa pengawasan yang ketat dan independen adalah kunci untuk mencegah tragedi serupa.
Pemerintah memang memiliki visi yang baik dalam memanfaatkan PLTN sebagai sumber energi bersih. Namun, visi tersebut harus diimbangi dengan komitmen nyata terhadap transparansi dan keselamatan. Memastikan pengawas nuklir yang independen adalah langkah krusial untuk mencapai tujuan tersebut.
Memastikan pengawas nuklir yang independen bukanlah sekadar tuntutan, melainkan kebutuhan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan energi yang aman dan berkelanjutan bagi Indonesia. Dengan begitu, kita bisa melangkah maju menuju masa depan energi yang lebih bersih, tanpa mengorbankan keselamatan dan kepercayaan publik.
