Permasalahan utama terletak pada tarif parkir yang dinilai tidak wajar. Warga merasa terbebani. Muncullah desakan untuk mengganti vendor. Sebagai respons, pihak rumah sakit bahkan sempat mengambil kebijakan parkir gratis selama sebulan. Namun, kebijakan ini justru memicu polemik baru akibat miskomunikasi di lapangan. Drama berlanjut, bukan?
Evaluasi: Kunci Nasib Vendor
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova, menegaskan bahwa nasib vendor parkir sangat bergantung pada hasil evaluasi pihak rumah sakit. Ibarat ujian akhir, nilai yang didapat akan menentukan apakah mereka layak melanjutkan kerja sama atau tidak. “Kalau vendor itu masih terikat kontrak yang sekarang. Nanti biarkan pemda melalui pihak rs yang mengevaluasi, kalau kita tidak merekomendasikan terkait masalah kontrak tersebut,” ujarnya.
Kontrak: Payung Hukum yang Tak Bisa Diputus Sepihak
