Di era digital, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Masyarakat semakin kritis dan menuntut pelayanan publik yang berkualitas. Manipulasi data, apalagi yang melibatkan teknologi canggih seperti AI, adalah bentuk kecurangan yang tak bisa ditoleransi. Pramono Anung memahami betul hal ini. Tindakan tegasnya adalah sinyal bahwa Pemprov DKI serius dalam menjaga kepercayaan publik.
Hal ini juga berkaitan erat dengan efektivitas aplikasi JAKI itu sendiri. Jika data yang masuk tidak valid, maka penanganan masalah di lapangan menjadi tidak efektif. Sumber daya yang ada terbuang percuma, sementara masalah sebenarnya tidak terselesaikan. Ini ibarat membangun rumah di atas pasir. Kelihatannya megah, tapi rapuh dan mudah runtuh.
