Eventbogor.com – Situasi politik di Nepal berubah cepat setelah gelombang protes besar yang dipimpin anak muda. Perdana Menteri K. P. Sharma Oli mengundurkan diri, dan akhirnya Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, resmi ditunjuk sebagai Prime Minister sementara pada 12 September 2025.
Latar Belakang
Sushila Karki dikenal sebagai wanita pertama yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal pada 2016–2017. Reputasinya yang bersih dan tegas membuat banyak demonstran menilai ia sosok tepat untuk memimpin masa transisi.
Peran Gen Z dan Voting Discord
Dalam aksi protes yang didominasi generasi muda, muncul gerakan digital di platform Discord. Ribuan anggota berdiskusi dan menggelar voting untuk menentukan calon pemimpin transisi. Dari beberapa nama yang muncul, Sushila Karki mendapat dukungan paling banyak.
Tugas Pemerintahan Sementara
Pemerintahan sementara di bawah Sushila Karki diberi mandat untuk menjaga stabilitas, menindaklanjuti tuntutan demonstran, serta mempersiapkan pemilu umum yang dijadwalkan pada 5 Maret 2026. Parlemen pun telah dibubarkan untuk membuka jalan menuju pemilu tersebut.
Kontroversi dan Tantangan
Meski inovatif, voting lewat Discord memunculkan pertanyaan soal keabsahan hukum, verifikasi identitas, serta risiko manipulasi. Selain itu, ada perdebatan apakah mantan hakim agung boleh menjabat sebagai perdana menteri sesuai konstitusi Nepal. Namun, untuk saat ini, Sushila Karki tetap menjadi figur transisi yang diakui secara resmi.
Kesimpulan
Penunjukan Sushila Karki sebagai PM sementara Nepal menandai babak baru politik di sana. Gerakan Gen Z lewat Discord menunjukkan bagaimana teknologi digital bisa memengaruhi keputusan besar, meski masih menyisakan sejumlah kontroversi terkait legalitas dan keamanan prosesnya.