EventBogor.com – Kamis, 15 Januari 2026 menjadi hari bersejarah bagi jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Di tengah hiruk pikuk kota hujan, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengambil langkah strategis dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator. Pelantikan yang dilaksanakan di Balai Kota Bogor ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah penegasan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Langkah ini tentu saja menarik perhatian, mengingat dinamika pemerintahan yang selalu dinamis. Rotasi dan promosi jabatan adalah hal yang lumrah, namun esensinya terletak pada bagaimana proses itu dilakukan dan apa dampaknya bagi kinerja pemerintahan. Dedie A. Rachim dalam pidatonya menekankan pentingnya merit system, sebuah sistem yang menjadi landasan utama dalam penentuan jabatan. Ini bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah janji untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan berorientasi pada prestasi.
Merit System: Kunci Utama dalam Penataan Jabatan
Dedie A. Rachim dengan tegas menyatakan bahwa pelantikan kali ini didasarkan pada merit system. Apa sebenarnya makna di balik istilah ini? Merit system adalah sistem yang mengedepankan penilaian objektif terhadap kinerja, prestasi, dan rekam jejak seorang aparatur sipil negara (ASN). Dengan kata lain, jabatan tidak lagi ditentukan oleh faktor subjektif seperti kedekatan pribadi atau kepentingan politik, melainkan berdasarkan kapabilitas dan kontribusi nyata terhadap organisasi. Ini adalah fondasi penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
“Ini semua dilandaskan kepada penilaian objektif. Tidak ada penilaian subjektif. Orang-orangnya juga sudah diketahui prestasinya, latar belakangnya, dan kinerjanya. Jadi ini hal yang lumrah dalam organisasi,” ujar Dedie seusai pelantikan. Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat dari Dedie A. Rachim untuk membersihkan birokrasi dari praktik-praktik yang tidak sehat dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pengembangan karir ASN berdasarkan prestasi.
Keputusan pelantikan ini juga diperkuat dengan dasar hukum yang jelas, yaitu keputusan wali kota berdasarkan surat dengan nomor 800.1.3.3/Kep.13-BKPSDM/2026 dan 800.1.3.3/Kep.14-BKPSDM/2026. Seluruh pejabat yang dilantik resmi menjalankan tugasnya mulai tanggal 15 Januari 2026. Ini menandakan bahwa proses seleksi dan penempatan pejabat telah dilakukan secara matang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rotasi dan Promosi: Penyegaran Organisasi yang Esensial
Rotasi dan promosi jabatan memang menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika organisasi, termasuk di lingkungan pemerintahan. Dedie A. Rachim menjelaskan bahwa langkah ini adalah proses rutin yang bertujuan untuk penyegaran dan penguatan kinerja organisasi. “Ini sebuah proses yang rutin ya, yang lumrah dilaksanakan di setiap organisasi, termasuk di pemerintahan-pemerintahan global. Artinya ada rotasi, ada mutasi, ada promosi, itu hal yang biasa,” katanya.
Tentu saja, rotasi dan promosi bukan hanya sekadar memindahkan orang dari satu posisi ke posisi lain. Lebih dari itu, langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang ada, menciptakan suasana kerja yang dinamis, serta mencegah kejenuhan yang dapat menghambat kinerja. Dengan adanya rotasi, ASN memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, mempelajari hal baru, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi.
Jabatan Strategis: Sinyal Kuat untuk Perbaikan Pelayanan Publik
Dalam pelantikan kali ini, sejumlah pejabat ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis. Beberapa di antaranya berada di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, Inspektorat Daerah Kota Bogor, serta Kecamatan Bogor Selatan. Penempatan pejabat di posisi-posisi ini mengindikasikan bahwa Pemkot Bogor memiliki fokus yang kuat pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang efektif.
Pergantian pejabat di Dinas Kesehatan misalnya, sangat krusial mengingat pentingnya peran dinas ini dalam menjaga kesehatan masyarakat. Demikian pula di dinas-dinas lainnya, di mana efisiensi dan inovasi sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman. Pemilihan pejabat yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan program-program pemerintah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Harapan Besar untuk Kinerja Terbaik dan Pelayanan Prima
Dedie A. Rachim memiliki harapan besar terhadap para pejabat yang baru dilantik, khususnya mereka yang menduduki jabatan Eselon II atau Kepala Dinas. Ia menekankan pentingnya memberikan kinerja terbaik dan pelayanan prima kepada masyarakat. “Saya hanya berharap bagi mereka yang mendapatkan kesempatan untuk menjabat di Eselon II ini bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa Bapak Ibu ini mampu memberikan prestasi terbaik dan pelayanan terbaik, khususnya bagi masyarakat,” ucapnya.
Harapan ini adalah cermin dari visi Dedie A. Rachim untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia ingin agar para pejabat tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu membawa kemajuan bagi Kota Bogor. Dengan demikian, pelantikan ini bukan hanya tentang perubahan personal, melainkan juga tentang transformasi pemerintahan secara keseluruhan.
Langkah yang diambil Dedie A. Rachim ini patut diapresiasi. Ini adalah bukti nyata bahwa Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus berbenah diri, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Semoga dengan adanya perubahan ini, Kota Bogor semakin maju dan sejahtera.
