EventBogor.com – Rancabungur, Kabupaten Bogor – Pembangunan Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, kembali menjadi sorotan tajam. Bukan karena prestasinya, melainkan karena dugaan pelanggaran aturan yang mengiringi pembangunannya. Proyek senilai Rp18,02 miliar ini kini menjadi perbincangan hangat, terutama setelah sebagian turap bangunan dilaporkan ambrol, menimbulkan tanda tanya besar terkait kualitas dan kesesuaian lokasinya.
Sorotan utama tertuju pada jarak GOM yang terlalu dekat dengan Setu Cibaju, hanya berjarak sekitar lima meter dari tepi danau. Hal ini memicu kecurigaan bahwa proyek tersebut melanggar aturan garis sempadan yang telah ditetapkan. LBH dan Kajian Strategis Kawal Transparansi dan Reformasi Kabupaten Bogor menjadi pihak yang paling vokal dalam menyuarakan kekhawatiran ini, menuntut transparansi dan investigasi mendalam terhadap proyek tersebut.
Mengapa Garis Sempadan Itu Penting? Ancaman di Balik Pembangunan ‘Nekat’
Pertanyaan besar yang muncul adalah, mengapa garis sempadan begitu krusial? Jawabannya terletak pada fungsi vital danau dan lingkungannya. Garis sempadan adalah batasan yang melindungi danau dari dampak negatif aktivitas manusia. Aturan ini bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, mencegah kerusakan ekologis, dan memastikan keberlanjutan sumber daya air. Pembangunan yang terlalu dekat dengan danau dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari pencemaran air, kerusakan habitat, hingga risiko banjir dan erosi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengeluarkan regulasi yang sangat jelas mengenai garis sempadan. Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015, disebutkan bahwa pembangunan di sekitar danau alami wajib berjarak minimal 50 meter, sementara untuk danau buatan, jarak minimalnya adalah 15 meter. Jika merujuk pada aturan ini, jarak lima meter antara GOM dan Setu Cibaju jelas mengkhawatirkan. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menegaskan perlindungan kawasan sumber daya air dari aktivitas pembangunan yang berpotensi merusak fungsi ekologisnya.
Turap Ambrol dan Potensi Kerugian: Mengapa Proyek Ini Perlu Diinvestigasi?
Kerusakan turap bangunan yang dilaporkan menjadi bukti nyata dampak buruk pembangunan yang diduga melanggar aturan. Direktur LBH Kawal Transparansi dan Reformasi Kabupaten Bogor, Nurdin Ruhendi, SH, menegaskan bahwa jarak bangunan yang hanya lima meter dari Setu Cibaju mengindikasikan pelanggaran tata ruang dan pengabaian perlindungan lingkungan. Nurdin juga menekankan bahwa kerusakan turap adalah indikasi kegagalan struktur bangunan, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.
Lebih jauh, LBH menilai bahwa pembangunan yang terlalu dekat dengan setu berpotensi merusak fungsi resapan air. Hal ini dapat memperparah risiko banjir dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, proyek senilai puluhan miliar rupiah ini juga berisiko menimbulkan kerugian keuangan daerah jika sejak awal lokasi pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Potensi adanya tindak pidana korupsi juga menjadi perhatian utama jika terbukti ada pelanggaran dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Tuntutan Transparansi: Langkah Apa yang Harus Diambil?
Menanggapi berbagai dugaan pelanggaran dan potensi kerugian, LBH Kawal Transparansi dan Reformasi Kabupaten Bogor mendesak beberapa tindakan konkret. Pertama, pemerintah Kabupaten Bogor diminta untuk membuka secara transparan dokumen perencanaan, penetapan lokasi, dan kajian lingkungan proyek GOM Rancabungur. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut telah melalui proses yang sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan.
Kedua, LBH mendesak dilakukannya audit tata ruang dan audit lingkungan oleh pihak independen. Audit ini bertujuan untuk memeriksa kesesuaian proyek dengan rencana tata ruang dan dampaknya terhadap lingkungan. Hasil audit ini akan menjadi dasar untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika ditemukan pelanggaran. Ketiga, LBH juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap proyek apabila terbukti melanggar aturan garis sempadan setu. Evaluasi ini dapat berupa penyesuaian proyek, perbaikan, atau bahkan penghentian jika pelanggaran yang terjadi dianggap sangat serius.
Kasus GOM Rancabungur menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk selalu mematuhi aturan dan mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap proyek pembangunan. Keterlambatan dalam mengambil tindakan tegas hanya akan memperburuk masalah dan merugikan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum adalah kunci untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.
