EventBogor.com – Senin, 12 Januari 2026, menjadi hari yang kelabu bagi Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan warga dari ketiga kecamatan tersebut tumpah ruah memadati halaman Kantor Kecamatan Cigudeg, membawa serta gelora protes yang membara. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan luapan kekecewaan dan keputusasaan akibat dampak ekonomi yang mereka rasakan pasca penutupan aktivitas tambang oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut seolah tak mampu memadamkan semangat juang warga. Dengan suara lantang, mereka menyuarakan tuntutan yang jelas: kejelasan nasib mereka dan realisasi kompensasi yang sebelumnya dijanjikan oleh pemerintah daerah. Aksi ini menjadi cerminan nyata betapa besar dampak kebijakan terhadap hajat hidup masyarakat, sekaligus pengingat bahwa keputusan besar selalu memiliki konsekuensi yang tak bisa diabaikan.
Dampak Penutupan Tambang: Pukulan Telak bagi Ekonomi Warga
Penutupan aktivitas tambang, yang menjadi pemicu utama aksi demonstrasi ini, merupakan kebijakan yang diambil dengan tujuan baik, yakni menjaga kelestarian lingkungan dan menertibkan aktivitas pertambangan ilegal. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, tersimpan realita pahit yang harus dihadapi oleh ribuan warga di Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang. Mata pencaharian mereka yang bergantung pada tambang, baik secara langsung maupun tidak langsung, tiba-tiba hilang. Dampaknya terasa langsung pada perekonomian keluarga, mulai dari kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga meningkatnya angka pengangguran.
Kondisi ini diperparah oleh ketidakjelasan nasib mereka. Warga merasa ditinggalkan dan tak mendapatkan solusi yang memadai dari pemerintah daerah. Janji kompensasi yang sebelumnya digaungkan tak kunjung terealisasi, menambah beban dan kekecewaan mereka. Inilah yang kemudian mendorong mereka untuk turun ke jalan, menyuarakan aspirasi dan menuntut keadilan.
Aksi Massa Memanas: Pemblokiran Jalan, Pembakaran Ban, dan Kericuhan
Suasana aksi unjuk rasa semakin memanas seiring dengan berjalannya waktu. Kekecewaan warga yang memuncak diekspresikan melalui berbagai tindakan. Massa sempat memblokir jalan, mengganggu aktivitas lalu lintas dan menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menyampaikan tuntutan. Pembakaran ban menjadi simbol kemarahan dan bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan mereka.
Orasi-orasi yang membakar semangat terus menggema, menuntut kehadiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, untuk berdialog langsung dengan warga. Mereka juga mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bogor, serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor, untuk segera turun tangan dan mendengarkan keluh kesah mereka. Harapan mereka sangat sederhana: pemerintah hadir dan peduli terhadap nasib mereka.
Kericuhan sempat terjadi ketika Camat Cigudeg, Ade Zulfahmi, menyampaikan tanggapan atas tuntutan warga. Pernyataan sang camat yang menyebut dirinya “bukan orang pergerakan” justru memicu reaksi keras dari massa. Kata-kata tersebut seolah mengisyaratkan ketidakpedulian dan ketidakmampuan camat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warganya. Akibatnya, sebagian massa meluapkan emosi dengan melempari gedung kantor kecamatan. Insiden ini menunjukkan betapa dalamnya luka yang dirasakan warga dan betapa rapuhnya kepercayaan mereka terhadap pemerintah daerah.
Tuntutan Mendesak: Kejelasan Nasib dan Realisasi Kompensasi
Hingga berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa masih terus berlangsung. Warga tetap bertahan menyuarakan tuntutan mereka. Tuntutan utama mereka adalah kejelasan nasib pasca penutupan tambang. Mereka menginginkan adanya solusi konkret dari pemerintah daerah, mulai dari program pelatihan kerja, bantuan modal usaha, hingga pembukaan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, mereka menuntut realisasi kompensasi yang dijanjikan, yang diharapkan dapat meringankan beban ekonomi mereka.
Aksi di Cigudeg ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah bahwa kebijakan apapun, termasuk penutupan tambang, harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Pemerintah harus hadir sebagai solusi, bukan sebagai penyebab masalah. Dialog yang konstruktif, kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan komitmen untuk menyelesaikan masalah adalah kunci untuk meredam gejolak dan menciptakan stabilitas di tengah masyarakat.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menutup tambang memang patut diapresiasi, namun pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat terdampak mendapatkan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Jika tidak, gejolak seperti yang terjadi di Cigudeg akan terus berulang dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
