EventBogor.com – Cibinong, Kabupaten Bogor. Semangat pemberantasan korupsi di Kabupaten Bogor semakin membara. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memimpin langsung rapat koordinasi penting yang bertujuan untuk mempercepat pemenuhan dokumen Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) serta persiapan Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tahun 2025. Rapat yang digelar bersama seluruh kepala perangkat daerah ini menjadi bukti komitmen kuat Pemkab Bogor dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Mengapa hal ini sangat penting? Upaya pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. IPKD dan SPI KPK merupakan alat ukur yang sangat krusial dalam menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi di suatu daerah. Hasil dari penilaian ini akan memberikan gambaran jelas mengenai tingkat risiko korupsi dan efektivitas sistem yang ada, sehingga dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Target 100%: Bupati Rudy Minta SKPD Tuntaskan Unggah Dokumen MCP
Fokus utama dalam rapat tersebut adalah percepatan pengunggahan dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Bupati Rudy menyoroti bahwa target pengunggahan dokumen MCP harus mencapai 100 persen. Namun, dari total dokumen yang harus diunggah, baru sebagian yang telah diunggah. Hal ini tentu saja menjadi perhatian serius mengingat tenggat waktu yang semakin dekat. Saat ini, baru 294 dokumen yang telah diunggah, sementara 388 dokumen lainnya masih dalam proses. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bogor.
Menyadari hal ini, Bupati Rudy tidak tinggal diam. Ia langsung memberikan instruksi tegas kepada seluruh SKPD untuk segera menuntaskan proses unggah dokumen MCP tanpa menunda waktu. Beliau menekankan pentingnya efisiensi dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas ini. Selain itu, Bupati juga menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor untuk memberikan bantuan teknis kepada SKPD yang mengalami kendala, mulai dari masalah ukuran file, sistem unggah, hingga kompresi data. Tujuannya jelas, agar seluruh dokumen dapat diunggah dengan cepat dan tepat waktu.
Satu Minggu untuk Perubahan: Bupati Rudy Pasang Target Tinggi
Bupati Rudy tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga memasang target yang ambisius. Beliau menginginkan adanya peningkatan signifikan dalam progres pengunggahan dokumen MCP dalam waktu satu minggu. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya komitmen Pemkab Bogor dalam upaya pencegahan korupsi. Bupati Rudy bahkan menegaskan bahwa Kabupaten Bogor harus mampu menyelesaikan seluruh dokumen MCP hingga 100 persen sebelum akhir Oktober. Target yang jelas dan tenggat waktu yang ketat ini diharapkan dapat memacu semangat kerja seluruh jajaran Pemkab Bogor.
“Minggu depan harus ada perubahan. Kita kejar bersama-sama sampai tuntas 100 persen,” tegas Bupati Rudy dalam rapat tersebut. Pernyataan ini menjadi penyemangat bagi seluruh SKPD untuk bekerja lebih keras dan lebih fokus dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Sinergi dan Percepatan: Kunci Keberhasilan Pencegahan Korupsi
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan percepatan kerja antarperangkat daerah. Bupati Rudy menekankan bahwa keberhasilan upaya pencegahan korupsi sangat bergantung pada kerjasama yang solid dan komitmen bersama dari seluruh jajaran Pemkab Bogor. Melalui sinergi yang baik, diharapkan Kabupaten Bogor dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga akan berdampak positif pada pembangunan daerah secara keseluruhan.
Persiapan SPI 2025: Panduan Mengisi Survei dengan Tepat
Selain fokus pada MCP, rapat tersebut juga membahas persiapan menghadapi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dari KPK. Survei ini akan dilaksanakan secara daring (online) melalui tautan yang dikirimkan secara resmi. Berikut adalah langkah-langkah penting dalam mengisi SPI KPK:
- Penerimaan Undangan: Undangan resmi untuk mengisi survei akan diterima melalui pesan WhatsApp dari kontak bercentang biru “SPI by KPK” atau melalui email dari [email protected]
- Verifikasi Identitas: Pastikan nama yang tercantum pada undangan sesuai dengan identitas Anda sebagai pegawai.
- Akses Tautan Survei: Klik tombol “ISI SURVEI” pada pesan WhatsApp atau email. Tautan akan mengarahkan Anda ke platform E-Survey resmi.
- Pengisian Kuesioner: Ikuti instruksi dan jawab semua pertanyaan dalam kuesioner. Jawaban Anda akan dirahasiakan.
Pemahaman yang baik mengenai tahapan pengisian SPI sangat penting agar survei dapat diisi dengan benar dan tepat. Partisipasi aktif dalam survei ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor.
