EventBogor.com – Suasana hangat penuh semangat mewarnai Ruang Rapat IV Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada sebuah hari yang cerah. Di tempat itu, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor menerima kunjungan kerja dari kolega mereka di ujung timur Indonesia, yaitu JDIH Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan ajang berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.
Kunjungan kerja ini, yang juga didampingi oleh perwakilan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Republik Indonesia, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif dan inklusif. Kabupaten Bogor, yang dikenal dengan berbagai inovasi di bidang pelayanan publik, membuka pintu lebar-lebar untuk berbagi praktik terbaik dengan Kabupaten Mimika. Pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar daerah, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
Menjelajahi Inovasi JDIH Kabupaten Bogor
Rombongan JDIH Kabupaten Mimika tidak hanya datang untuk bersilaturahmi. Mereka secara khusus datang untuk menimba ilmu dan menggali lebih dalam berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh JDIH Kabupaten Bogor. Tentu saja, fokus utama mereka adalah pada bagaimana Kabupaten Bogor berhasil menciptakan layanan publik yang inovatif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kunjungan ini memberikan kesempatan bagi rombongan Mimika untuk melihat secara langsung berbagai terobosan yang telah dilakukan, seperti Pojok Braille, Anjungan Mandiri, dan Perpustakaan JDIH Kabupaten Bogor. Ketiga inovasi ini tidak hanya sekadar fasilitas, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan inklusif. Pojok Braille, misalnya, menjadi bukti nyata kepedulian terhadap penyandang disabilitas, memberikan mereka akses informasi hukum yang setara dan bermartabat. Anjungan Mandiri memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi hukum secara cepat dan efisien, sementara Perpustakaan JDIH menyediakan koleksi lengkap produk hukum yang dapat diakses oleh siapa saja.
Mimika Kagum: Belajar dari Pengalaman Bogor
Norawati Simanjuntak, Kasubag Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, mengungkapkan tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memperdalam pengetahuan dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan JDIH. Mereka secara khusus tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang teknis pengelolaan produk hukum desa, layanan produk hukum dalam format Braille, serta strategi publikasi informasi hukum melalui videotron.
Norawati secara khusus menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap berbagai inovasi yang telah dijalankan oleh JDIH Kabupaten Bogor. Ia menyoroti pentingnya Pojok Braille sebagai wujud implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik secara optimal, wajar, dan tanpa diskriminasi. Layanan Braille di Bogor menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang inklusif dan memperhatikan kebutuhan semua warga negara.
“Kami banyak belajar dari penerapan layanan hukum inklusif yang ada di sini, khususnya penyediaan produk hukum Braille yang sangat bermanfaat bagi penyandang disabilitas. Semoga kami dapat menerapkan hal serupa di Kabupaten Mimika,” ujar Norawati dengan penuh semangat. Harapan ini mencerminkan tekad kuat Kabupaten Mimika untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua warganya.
Kolaborasi untuk Pelayanan Hukum yang Lebih Baik
Kunjungan kerja ini bukan hanya sekadar pertemuan, melainkan momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Mimika. Kedua daerah sepakat untuk terus bertukar praktik baik dan saling mendukung dalam upaya menghadirkan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Kesepakatan ini menjadi landasan kuat bagi terciptanya sinergi yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di kedua daerah.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan masyarakat di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Mimika akan semakin mudah mengakses informasi hukum yang mereka butuhkan. Hal ini akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan daerah. Inisiatif semacam ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, kunjungan kerja JDIH Kabupaten Mimika ke Kabupaten Bogor bukan hanya menjadi ajang berbagi ilmu, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebuah langkah maju yang patut diapresiasi dan menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.
