EventBogor.com – Cibinong, Kabupaten Bogor. Kabar yang berhembus kencang di tengah masyarakat Kabupaten Bogor kini menyoroti praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih mengejutkan lagi, mereka diketahui menjabat sebagai ketua organisasi masyarakat (ormas) serta organisasi sosial dan olahraga, yang notabene menerima kucuran dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini sontak memicu gelombang pertanyaan serius, tak hanya soal etika dalam menjalankan tugas publik, namun juga menyentuh ranah konflik kepentingan yang berpotensi mengganggu integritas pengelolaan keuangan daerah. Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah praktik ini sehat bagi demokrasi lokal dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?
Sorotan terhadap fenomena ini bukanlah tanpa alasan. Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki peran krusial sebagai lembaga legislatif. Tugas utama mereka meliputi pembentukan peraturan daerah (legislasi), penganggaran (budgeting), dan pengawasan (control) terhadap pelaksanaan APBD. Dengan kata lain, DPRD memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah pembangunan daerah. Maka dari itu, idealnya, setiap anggota dewan harus memiliki integritas tinggi dan menjaga jarak dari potensi konflik kepentingan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Benarkah Ada Konflik Kepentingan? Membedah Fungsi DPRD dan Aturan Mainnya
Untuk memahami duduk perkara ini lebih dalam, mari kita bedah fungsi dan wewenang DPRD. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, yang akan menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Fungsi penganggaran mencakup pembahasan dan persetujuan anggaran daerah (APBD), yang menentukan alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan. Terakhir, fungsi pengawasan memastikan bahwa APBD dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Ketiga fungsi ini saling terkait dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, anggota DPRD harus menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.
Namun, bagaimana jika anggota DPRD merangkap jabatan sebagai ketua ormas atau organisasi lain yang menerima dana hibah dari APBD? Di sinilah potensi konflik kepentingan muncul. Seorang anggota dewan yang merangkap jabatan bisa saja memiliki kepentingan pribadi dalam pembahasan, persetujuan, atau pengawasan anggaran daerah yang terkait dengan organisasi yang ia pimpin. Misalnya, ia bisa saja mendorong peningkatan alokasi dana hibah untuk organisasinya, atau melakukan intervensi dalam proses pengawasan agar tidak terjadi temuan yang merugikan organisasinya. Hal ini tentu saja tidak sehat bagi demokrasi dan berpotensi merugikan masyarakat.
Aturan Tegas: Ketika Regulasi Bicara Soal Rangkap Jabatan
Sebenarnya, larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik, termasuk anggota DPRD, telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Aturan ini dibuat untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa regulasi penting yang perlu dicermati antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 188 ayat (2) dengan jelas menyebutkan bahwa anggota DPRD dilarang melakukan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenangnya. Artinya, anggota dewan tidak boleh mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu, apalagi jika keputusan tersebut terkait dengan penggunaan anggaran daerah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3): Pasal 400 menegaskan bahwa anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat memengaruhi independensinya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran. Independensi adalah kunci dalam menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran. Anggota dewan harus bebas dari pengaruh pihak lain agar dapat mengambil keputusan yang objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bansos: Permendagri ini mengatur bahwa penerima hibah dari APBD tidak boleh pihak yang memiliki kewenangan dalam pembahasan, persetujuan, atau pengawasan APBD. Hal ini untuk memastikan bahwa pemberian hibah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika anggota DPRD yang juga menjabat sebagai ketua ormas atau organisasi menerima hibah, maka hal ini jelas melanggar aturan tersebut.
Dengan adanya aturan-aturan ini, seharusnya praktik rangkap jabatan dan penerimaan dana hibah oleh anggota DPRD dapat dicegah. Namun, kenyataannya, masih ada anggota dewan yang melakukan praktik tersebut. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan bahwa aturan ditegakkan dan tidak ada lagi praktik yang merugikan kepentingan publik.
