EventBogor.com – Jakarta digemparkan dengan aksi unjuk rasa yang digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh pada Kamis, 15 Januari 2026. Ratusan personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi yang berpusat di Gedung DPR RI dan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Aksi ini menjadi sorotan utama karena menyuarakan berbagai tuntutan krusial yang berkaitan langsung dengan nasib para buruh. Mulai dari isu upah hingga kebijakan ketenagakerjaan, para pekerja bersatu untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Keputusan untuk turun ke jalan ini mencerminkan betapa pentingnya isu-isu tersebut bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan para pekerja di Indonesia.
Kekuatan Pengamanan: Ratusan Polisi Siap Amankan Aksi
Kepolisian tidak tinggal diam dalam menghadapi aksi unjuk rasa ini. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E.P. Hutagalung, sebanyak 685 personel gabungan telah disiagakan untuk mengawal jalannya aksi. Tujuannya adalah memastikan aksi berjalan tertib, aman, dan kondusif. Jumlah personel yang besar ini menunjukkan keseriusan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung. Ini juga menjadi sinyal bahwa aparat keamanan siap mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang mungkin timbul.
Pengerahan personel keamanan yang masif ini tentu saja bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusuhan atau tindakan anarkis yang dapat merugikan semua pihak. Selain itu, kehadiran polisi juga diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat umum yang beraktivitas di sekitar lokasi aksi.
Tuntutan Utama: Upah Layak & Perbaikan Regulasi Ketenagakerjaan
Aksi unjuk rasa ini didorong oleh beberapa tuntutan utama yang menjadi perhatian serius para buruh. Salah satunya adalah revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 agar ditetapkan sebesar 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL), atau setara dengan Rp5,89 juta per bulan. Selain itu, mereka juga menuntut pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI 2026 sebesar 5% di atas KHL.
Tuntutan terkait upah ini mencerminkan perjuangan para buruh untuk mendapatkan penghidupan yang layak. KHL sendiri merupakan standar kebutuhan hidup yang seharusnya dipenuhi agar seorang pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dengan memperjuangkan UMP yang sesuai KHL, para buruh berharap dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga.
Selain isu upah, massa buruh juga menyuarakan tuntutan terkait revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah. Mereka menginginkan agar UMSK dikembalikan sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan para buruh di daerah tersebut.
Tidak hanya itu, aksi ini juga menyoroti isu-isu lain yang tak kalah penting, seperti desakan kepada DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Para buruh berharap RUU ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak mereka. Selain itu, mereka juga menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi merugikan rakyat, khususnya kaum buruh.
Harapan & Imbauan: Aksi Damai & Sesuai Aturan
Kapolres Metro Jakarta Pusat mengimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pesan ini sangat penting untuk menjaga agar aksi unjuk rasa tidak berujung pada kerusuhan atau tindakan yang melanggar hukum. Aksi damai adalah cara yang paling efektif untuk menyampaikan aspirasi tanpa merugikan pihak lain.
Aksi unjuk rasa ini menjadi momentum penting untuk melihat bagaimana pemerintah merespons tuntutan para buruh. Apakah tuntutan mereka akan didengar dan ditindaklanjuti? Atau justru sebaliknya? Semua pihak berharap agar dialog dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan solusi yang adil bagi semua.
