Dwi LesmanaUpdated 27 Februari 2026, 10:28 am28
Sejatinya, program ini direncanakan lebih cepat. Namun, ada ‘gaya paksa’ berupa pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat yang mencapai Rp15 triliun. Angka yang fantastis. Hal ini memaksa Pemprov DKI untuk sedikit ‘mengencangkan ikat pinggang’ dan menunda realisasi program yang sangat dinanti ini. Ibarat seorang koki yang harus menunda pembukaan restoran karena bahan baku yang belum siap.
Pemerintah Kabupaten Bogor tak hanya berhenti pada kuota eksklusif. Mereka juga meningkatkan jumlah Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) secara signifikan. Dari awalnya hanya...
Kejadian ini mengingatkan kita pada bahaya ‘deepfake’ dan informasi palsu. Jika hal...
Mengapa Ini Penting Sekarang? Di tengah tantangan kesehatan dan gizi yang kompleks,...
Dilansir dari akun resmi TMC Polda Metro Jaya, layanan SIM Keliling buka...
Dani, selaku kuasa hukum, mengungkapkan keheranannya. Ia mempertanyakan alasan di balik tidak...
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident
