EventBogor.com – Jakarta, memasuki babak baru dalam upaya peningkatan gizi masyarakat, Korps Bhayangkara kembali menunjukkan tajinya. Komisi III DPR RI dengan lantang memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kiprah Polri dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pujian ini bukan tanpa alasan, sebab Polri dianggap berhasil mengelola Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan standar yang membanggakan, memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat.
Langkah konkret Polri ini bukan hanya sekadar menjalankan tugas, melainkan manifestasi nyata dari komitmen mereka untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Lebih dari sekadar penegak hukum, Polri kini juga berperan aktif dalam mendukung kebijakan sosial pemerintah, khususnya dalam memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengutarakan apresiasinya secara langsung pada Minggu, 5 Oktober 2025. “Atas nama Komisi III DPR RI, kami mengapresiasi kinerja Polri yang ikut menyukseskan program Makan Bergizi Gratis dengan mengelola SPPG berstandar tinggi,” ujarnya, memberikan pengakuan atas dedikasi Polri dalam program krusial ini. Pernyataan ini bukan hanya ucapan basa-basi, tetapi cerminan dari pengakuan atas kerja keras dan efektivitas Polri dalam implementasi program MBG.
SPPG Polri: Lebih dari 600 Unit dengan Standar Keamanan Tinggi
Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah keberhasilan Polri dalam membangun dan mengelola SPPG. Menurut informasi yang dihimpun, saat ini Polri telah mengelola lebih dari 600 unit SPPG di berbagai wilayah. Angka ini tentu saja fantastis, menunjukkan skala komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah. Namun, yang lebih membanggakan adalah standar pengelolaan yang diterapkan. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, tidak ada laporan kasus keracunan makanan yang terjadi di SPPG Polri. Ini menjadi bukti nyata bahwa Polri tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas dan keamanan pangan.
Kunci keberhasilan ini terletak pada penerapan standar keamanan pangan yang ketat. Setiap makanan yang disajikan melalui dua tahap rapid test yang komprehensif. Pertama, dilakukan pengecekan mendalam terhadap bau, rasa, dan tekstur makanan. Kedua, penggunaan reagen untuk mendeteksi potensi kerusakan atau kontaminasi. Prosedur berlapis ini memastikan bahwa potensi risiko dapat terdeteksi sejak dini, sehingga keamanan pangan bagi masyarakat dapat terjamin sepenuhnya. Inisiatif ini patut diacungi jempol, karena menunjukkan bahwa Polri sangat serius dalam menjaga kesehatan masyarakat.
Harapan dan Tantangan: Memperluas Jangkauan dan Menjadi Acuan Nasional
Melihat kesuksesan yang telah diraih, Komisi III DPR RI memiliki harapan besar agar jumlah SPPG Polri terus bertambah. Penambahan jumlah SPPG tentu saja akan memperluas jangkauan program MBG, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, Habiburokhman juga mendorong agar standar tata kelola SPPG Polri dapat dijadikan acuan nasional. Langkah ini sangat penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas pelayanan di seluruh Indonesia. Dengan adanya standar yang jelas dan terukur, kasus keracunan makanan dapat ditekan, bahkan dihilangkan sepenuhnya.
Keberhasilan SPPG Polri bukan hanya sekadar pencapaian administratif, tetapi juga cerminan dari komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah. Kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya di saat-saat krisis seperti pandemi Covid-19, telah membuktikan bahwa mereka selalu ada untuk memberikan kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara. “Polri selalu hadir di saat kritis dan memberi kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara. Ini bentuk nyata reformasi Polri yang terus berjalan,” ungkap Habiburokhman, menggarisbawahi peran krusial Polri dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Apresiasi dari Komisi III DPR RI ini menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.
