Salah satu poin krusial yang disoroti adalah kebijakan yang memungkinkan verifikasi data calon siswa dilakukan oleh sekolah lain. Menurut Arif, aturan ini tidak logis dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Misalnya ada siswa yang mendaftar ke SMAN 1, tapi verifikasinya bisa dilakukan sekolah lain. Itu kan tidak masuk akal. Ya nggak lucu kalau yang memverifikasi justru sekolah lain,” tegasnya.
Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini soal kepercayaan. Siapa yang bisa menjamin bahwa sekolah lain akan melakukan verifikasi secara objektif? Bagaimana jika ada “permainan” di balik layar? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di benak banyak pihak.
