Home News Mengapa Indonesia Masih Impor LPG Meski Kaya Energi? Ini Langkah Pemerintah
News

Mengapa Indonesia Masih Impor LPG Meski Kaya Energi? Ini Langkah Pemerintah

Share
Share

Satu langkah nyata yang mulai digarap serius adalah pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif pengganti LPG.

DME bukan hal baru, tapi kini mendapat momentum karena bisa diproduksi dari batu bara kalori rendah—komoditas yang melimpah di Indonesia.

Alih-alih mengekspor batu bara mentah dengan harga murah, pemerintah ingin mengolahnya lebih dulu menjadi DME, yang bisa langsung digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri.

Ini bukan cuma soal mengurangi impor, tapi juga bagian dari strategi hilirisasi yang bisa menaikkan nilai tambah dari sumber daya lokal.

Dengan begitu, uang tidak lagi keluar untuk membayar LPG impor, melainkan berputar di dalam negeri lewat investasi, lapangan kerja, dan pengembangan teknologi.

Bahlil menekankan bahwa transisi ke DME bukan rencana jangka pendek, tapi proyek strategis jangka menengah-panjang yang butuh kolaborasi antara BUMN, swasta, dan lembaga riset.

Tantangannya memang besar—dari sisi infrastruktur distribusi, edukasi masyarakat, hingga adaptasi peralatan rumah tangga yang awalnya dirancang untuk LPG.

Tapi jika berhasil, Indonesia bisa menulis ulang narasi ketergantungan energi yang selama ini jadi beban.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya lebih luas untuk memperkuat ketahanan energi nasional, terutama di tengah ketidakpastian pasar global.

Di tahun 2026, saat transisi energi semakin mendesak, keberhasilan mengganti LPG dengan DME bisa jadi salah satu tonggak penting menuju kedaulatan energi yang sesungguhnya.

BACA JUGA :  WFH ASN DKI: Pramono Siap Ambil Jurus Hemat BBM Hadapi Gejolak Global
Share
Related Articles
News

Suara Tembakan Mengguncang Acara Jurnalis Gedung Putih, Trump Dievakuasi Darurat

Banyak yang bertanya-tanya, apakah celah keamanan mulai muncul di balik sistem proteksi...

News

Rupiah Melemah, Pemerintah Tegaskan Fundamental Ekonomi Tetap Kokoh

Bahkan dengan volatilitas global yang tinggi, cadangan devisa yang besar dan pertumbuhan...

News

Tuntutan 16 Tahun Penjara Eks Petinggi Sritex Picu Debat Hukum Soal Kredit Macet dan Korupsi

Nasib para terdakwa kini tinggal menunggu putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor, namun...

News

Indonesia Tegaskan Tak Akan Kenakan Pajak Kapal di Selat Malaka, Komitmen pada UNCLOS Tetap Jadi Acuan

Selain itu, isu ini membuka mata betapa sensitifnya dinamika kebijakan di kawasan...