Eventbogor.com – Pertanyaannya selalu muncul di tengah kemelut energi nasional: kenapa kita masih harus mengimpor jutaan ton LPG setiap tahun, padahal negeri ini dikenal kaya akan sumber daya alam?

Fakta pahitnya, konsumsi LPG dalam negeri terus melonjak, sementara produksi lokal hanya mampu menutup sebagian kecil kebutuhan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka data yang cukup mencengangkan—kebutuhan nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun.

Namun dari angka itu, produksi dalam negeri baru menyumbang 1,6 hingga 1,7 juta ton saja.

Artinya, lebih dari 7 juta ton harus didatangkan dari luar, sebuah beban besar bagi neraca perdagangan dan kemandirian energi.

Lantas, dari mana asal masalah ini?

Bahlil menjelaskan, akarnya ada pada kebijakan lama: konversi minyak tanah ke LPG yang digulirkan bertahun-tahun lalu.

Kebijakan tersebut memang sukses mengubah pola konsumsi rumah tangga, tapi sayangnya tak diiringi peningkatan kapasitas produksi domestik yang memadai.

Alhasil, ketergantungan pada pasokan impor terus melekat seperti bayangan yang sulit dihilangkan.

Pemerintah pun kini dipaksa berpikir keras, bahkan kata Bahlil, “hampir tiap malam tidak istirahat” hanya untuk mencari solusi penyediaan LPG yang berkelanjutan.

Satu langkah nyata yang mulai digarap serius adalah pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif pengganti LPG.

DME bukan hal baru, tapi kini mendapat momentum karena bisa diproduksi dari batu bara kalori rendah—komoditas yang melimpah di Indonesia.

BACA JUGA :  Sekolah Rakyat Bogor: Harapan Baru untuk Pendidikan Merata di Tengah Keterbatasan

Alih-alih mengekspor batu bara mentah dengan harga murah, pemerintah ingin mengolahnya lebih dulu menjadi DME, yang bisa langsung digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri.

Ini bukan cuma soal mengurangi impor, tapi juga bagian dari strategi hilirisasi yang bisa menaikkan nilai tambah dari sumber daya lokal.

Dengan begitu, uang tidak lagi keluar untuk membayar LPG impor, melainkan berputar di dalam negeri lewat investasi, lapangan kerja, dan pengembangan teknologi.

Bahlil menekankan bahwa transisi ke DME bukan rencana jangka pendek, tapi proyek strategis jangka menengah-panjang yang butuh kolaborasi antara BUMN, swasta, dan lembaga riset.

Tantangannya memang besar—dari sisi infrastruktur distribusi, edukasi masyarakat, hingga adaptasi peralatan rumah tangga yang awalnya dirancang untuk LPG.

Tapi jika berhasil, Indonesia bisa menulis ulang narasi ketergantungan energi yang selama ini jadi beban.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya lebih luas untuk memperkuat ketahanan energi nasional, terutama di tengah ketidakpastian pasar global.

Di tahun 2026, saat transisi energi semakin mendesak, keberhasilan mengganti LPG dengan DME bisa jadi salah satu tonggak penting menuju kedaulatan energi yang sesungguhnya.