18 Gubernur Geruduk Kantor Purbaya: Penolakan Besar-Besaran Pemotongan TKD

Eventbogor.com – Berita panas datang dari Jakarta! Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi kompak mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Aksi ini bukan tanpa alasan, mereka menolak keras rencana pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dianggap bisa bikin daerah “mati kutu” dalam menjalankan program pembangunan dan layanan publik.

Kenapa Sampai Datang Ramai-Ramai?

Gubernur yang hadir sepakat kalau TKD ini adalah salah satu sumber nafas utama buat daerah. Dana itu dipakai untuk bayar gaji ASN dan PPPK, bangun infrastruktur kayak jalan, jembatan, sekolah, sampai rumah sakit, juga jalankan program sosial. Kalau anggaran segede ini dipotong, otomatis bikin pemerintah daerah kelimpungan. Mereka nggak mau masyarakat jadi korban karena keputusan di pusat.

Suara Lantang Para Kepala Daerah

Beberapa gubernur buka-bukaan soal kondisi di provinsinya. Ada yang bilang pemotongan sampai 25%, yang kalau diterjemahin ke angka, itu bisa berarti triliunan rupiah hilang. Gubernur Jambi, Al Haris, misalnya, dengan tegas ngasih warning bahwa pemotongan ini berpotensi memicu krisis pelayanan publik. Bayangin aja, gaji pegawai bisa tersendat, layanan kesehatan bisa terbengkalai, dan pembangunan infrastruktur yang udah direncanain bisa ketunda.

Jawaban dari Menkeu Purbaya

Purbaya nggak mengelak kalau kebijakan ini bikin daerah keberatan. Tapi ia menyebut kalau ini hal yang normal dalam mekanisme kebijakan. Menurutnya, APBN punya batas kemampuan. Dia bahkan menyinggung kalau banyak daerah yang kinerja belanjanya belum maksimal. Jadi sebelum minta tambahan dana, daerah harus lebih efisien dalam menggunakan anggaran. Meski begitu, Purbaya masih membuka pintu untuk evaluasi ke depan, apalagi kalau penerimaan negara meningkat.

Seberapa Besar Pemotongannya?

Kalau dilihat dari data, alokasi TKD di APBN 2026 dipatok sekitar Rp693 triliun. Padahal tahun sebelumnya (2025) alokasinya mencapai Rp919,9 triliun. Artinya, ada selisih ratusan triliun yang bikin daerah merasa tercekik. Angka ini bukan kecil, dan wajar aja kalau kepala daerah pada turun tangan langsung buat menekan pemerintah pusat.