Sekolah Rakyat, jika berjalan sesuai rencana, seharusnya menjadi investasi jangka panjang. Pendidikan berkualitas akan membuka pintu bagi generasi penerus untuk meraih mimpi. Namun, jika proyek ini bermasalah, dampaknya sangat luas. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, berpotensi terbuang percuma. Kualitas pendidikan pun terancam, dan anak-anak miskin akan tetap kesulitan mengakses pendidikan yang layak.
Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 telah mengatur detail tentang program ini. Seleksi peserta didik harus berbasis data yang akurat, dan praktik titipan dilarang keras. Sayangnya, regulasi saja tidak cukup. Dibutuhkan pengawasan ketat, komitmen tinggi, dan transparansi penuh. Genpar berencana melakukan inspeksi mendadak, yang diharapkan bisa membuka tabir permasalahan.
Melihat Lebih Jauh: Latar Belakang & Konteks
Pembangunan Sekolah Rakyat adalah bagian dari upaya pemerintah mengurangi kesenjangan pendidikan. Ini adalah langkah maju. Namun, tantangannya tidak mudah. Selain masalah teknis, ada juga godaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bisa merusak tujuan mulia ini. Ketiadaan papan proyek hanyalah puncak gunung es. Ada kemungkinan masalah lain yang belum terungkap.
