Menkopolhukam maupun Menkeu juga jadi bahan perbincangan, meskipun belum ada indikasi perubahan di dua pos tersebut.
Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, menegaskan bahwa semua keputusan mutlak berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menekankan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden dan publik diminta bersabar menunggu rilis resmi dari Istana.
Namun di balik nada formal itu, tekanan politik dan tuntutan performa pemerintah memang terasa makin nyata seiring berjalannya waktu.
Beberapa analis menyebut, reshuffle kali ini bisa menjadi alat koreksi arah, bukan hanya soal personalia tapi juga respons terhadap tantangan global dan domestik yang makin kompleks.
Stabilitas kebijakan tetap jadi taruhan utama, terlebih di tengah kondisi ekonomi global yang masih rentan.
Jika dilakukan dengan pertimbangan matang, pergantian menteri bisa jadi katalis positif bagi percepatan pembangunan.
Tapi jika terkesan reaktif atau dipenuhi pertimbangan politis sesaat, dikhawatirkan justru mengganggu konsistensi program nasional.
Sampai sore ini, Istana masih tutup mulut, hanya menyatakan bahwa segala persiapan teknis sudah rampung.
Publik pun kini hanya bisa menduga-duga, siapa yang naik, siapa yang turun, dan bagaimana skenario kebijakan lima tahun ke depan akan berubah.
