Eventbogor.com – Ribuan warga dari Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang menggelar aksi demonstrasi di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, pada Senin (4/5/2026).

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, Parungpanjang (AMCRP) menyampaikan aspirasi terkait dampak sosial dan ekonomi pasca-penutupan aktivitas pertambangan di Bogor Barat.

Aksi ini dipimpin oleh Dani Murdani dan diikuti oleh masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor tambang, termasuk sopir, buruh, mekanik, dan pelaku usaha mikro.

Penutupan tambang dinilai telah memicu krisis ekonomi berkepanjangan yang berdampak langsung pada mata pencaharian dan stabilitas kehidupan sehari-hari warga.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk menekan pemerintah agar hadir secara nyata dalam menangani krisis yang terjadi.

Aspirasi masyarakat disampaikan secara damai namun tegas, dengan menuntut keadilan ekonomi dan kepastian hukum pasca-penutupan operasional tambang.

Warga menilai bahwa kebijakan penutupan tambang tanpa adanya solusi alternatif telah menciptakan ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan.

Banyak usaha kecil yang sebelumnya berkembang karena aktivitas tambang kini terancam gulung tikar.

Hal ini diperparah dengan minimnya intervensi pemerintah dalam menyediakan program pemulihan ekonomi lokal.

Para pengunjuk rasa juga mengkritik penyaluran bantuan sosial yang dinilai tidak transparan dan tidak tepat sasaran.

Mereka menuntut agar bantuan sosial periode Oktober 2025 hingga April 2026 segera disalurkan secara adil dan terbuka.

Warga menolak segala bentuk penyimpangan dalam pendataan dan distribusi bansos yang berpotensi merugikan masyarakat terdampak.

BACA JUGA :  Warga Bogor Barat Tuntut Kepastian Hidup Pasca Penutupan Tambang Selama Tujuh Bulan

Selain isu bansos, masyarakat juga menyoroti kebutuhan akan kepastian hukum terkait hasil audit investigasi pertambangan di wilayah mereka.

AMCRP mendesak pemerintah untuk segera merilis temuan audit tersebut agar publik dapat mengakses informasi secara jelas dan akuntabel.

Mereka juga meminta agar operasional tambang yang legal dan sesuai regulasi dapat segera diizinkan kembali beroperasi.

Pengaktifan kembali tambang dinilai penting untuk memulihkan roda perekonomian masyarakat yang selama ini sangat bergantung pada sektor ini.

Salah satu tuntutan teknis yang disampaikan adalah percepatan pembangunan jalan khusus tambang.

Infrastruktur ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif lalu lintas dan kerusakan jalan umum akibat aktivitas angkutan tambang.

Warga menekankan bahwa pembangunan jalan khusus juga akan meminimalisir gangguan sosial dan lingkungan bagi masyarakat sekitar.

AMCRP juga menuntut adanya keterlibatan perwakilan masyarakat dalam pengawasan aktivitas pertambangan ke depan.

Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa operasional tambang berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.

Mereka meminta pemerintah daerah dan provinsi untuk membuka ruang dialog yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Bupati Bogor, Dedi Mulyadi, serta anggota DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Jawa Barat untuk segera merespons tuntutan mereka.

Dani Murdani menegaskan bahwa masyarakat telah menunggu kepastian selama tujuh bulan tanpa ada tindak lanjut yang jelas dari pihak berwenang.

Ini bukan hanya soal pekerjaan, melainkan soal kelangsungan hidup dan hak dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan keluarga.

BACA JUGA :  Samsul Hidayat Tinjau Infrastruktur Rusak di Desa Jagabaya Parungpanjang

AMCRP menyatakan siap untuk terus mengawal isu ini hingga tuntutan mereka dipenuhi secara tuntas dan berkelanjutan.

Mereka berharap pemerintah tidak menganggap remeh aspirasi yang disampaikan secara damai dan konstitusional.

Krisis ekonomi lokal harus direspons dengan kebijakan yang cepat, adil, dan inklusif demi menjaga stabilitas sosial di wilayah Bogor Barat.

Pemerintah diharapkan dapat menjadikan isu ini sebagai prioritas dalam agenda pembangunan daerah tahun 2026.

Keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan lingkungan dan pertambangan.

Warga Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang menegaskan bahwa mereka tidak anti-pembangunan, tetapi menginginkan pembangunan yang adil dan berpihak pada rakyat kecil.

Keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana masyarakat terdampak dapat bangkit kembali secara ekonomi dan sosial.

Eventbogor.com akan terus mengawal perkembangan isu ini dan menyajikan update informasi terkini bagi pembaca setia.