Eventbogor.com –
Penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengungkap sejumlah temuan kritis terkait pelaksanaan proyek strategis nasional.
Salah satu proyek yang kini menjadi fokus utama publik dan aparat penegak hukum adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Proyek ini diduga mengandung unsur mark up anggaran dan saat ini tengah diselidiki secara intensif oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Anggaran sebesar Rp1 triliun dialokasikan untuk pengadaan kendaraan listrik tersebut, yang awalnya dirancang sebagai bagian dari transformasi layanan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam perkembangan terbaru, tiga mantan petinggi BGN telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.
Mereka adalah Dadan Hindayana, Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya.
Ketiganya diduga terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang bermasalah dalam proyek strategis ini.
Proyek pengadaan motor listrik menjadi sorotan karena diduga terjadi penggelembungan harga dan ketidaksesuaian antara anggaran dengan realisasi fisik di lapangan.
Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), membenarkan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut.
Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp1 triliun, kata Syarief dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.
Perhatian publik semakin meningkat setelah beredarnya dokumentasi visual dari kawasan pergudangan di Sentul, Kabupaten Bogor.
Ribuan unit motor listrik yang diperuntukkan bagi SPPG terlihat masih tersimpan dalam kondisi belum digunakan.
Unggahan oleh akun Instagram @liputancikarang pada Minggu, 7 Juni 2026, memperlihatkan kendaraan-kendaraan tersebut tersusun rapi di dalam gudang.
Sebagian besar motor masih tertutup terpal, sementara lainnya diparkir berjajar tanpa ada tanda-tanda telah digunakan untuk operasional.
Motor-motor tersebut dicat dengan warna biru khas BGN dan dilengkapi logo lembaga, menandakan bahwa kendaraan ini merupakan aset resmi dari program pemerintah.
Jenis kendaraan yang diadakan bervariasi, mencakup model skuter matik dan motor trail.
Keduanya dirancang untuk mendukung mobilitas petugas SPPG dalam menjangkau wilayah terpencil dan daerah dengan medan sulit.
Tujuannya adalah memastikan distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara efisien dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Namun, kenyataan bahwa ribuan unit masih tersimpan di gudang menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Masyarakat mulai mempertanyakan alasan di balik stagnasi distribusi kendaraan ini, terlebih dengan besarnya anggaran yang telah dikucurkan.
Belum ada penjelasan resmi dari BGN mengenai status operasional kendaraan-kendaraan tersebut.
Beberapa pihak menduga adanya hambatan logistik, perencanaan yang buruk, atau bahkan upaya penahanan aset untuk kepentingan tertentu.
Kasus ini juga mengingatkan kembali pada sejumlah isu seputar tata kelola program MBG, termasuk dugaan monopoli distribusi oleh pihak-pihak tertentu.
Sebelumnya, anak pejabat DPRD Sulsel disebut terlibat dalam penguasaan 41 dapur MBG, yang sempat dibela oleh Dadan Hindayana.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran BGN menjadi tuntutan utama dari berbagai elemen masyarakat sipil.
Organisasi seperti Yayasan Nurul Huda Conggeang bahkan telah mendesak BGN untuk mencopot tujuh Kepala SPPG di Bogor dan Sumedang.
Mereka menilai adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program dan perlunya pembenahan struktural.
Di tengah tekanan publik, Kepala BGN Nanik Deyang mengusulkan strategi baru dalam distribusi MBG, salah satunya melalui kantin sekolah.
Langkah ini dinilai sebagai upaya revitalisasi program, meski belum menyentuh akar permasalahan tata kelola internal lembaga.
Kejaksaan Agung menyatakan penyidikan masih terus berlangsung dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka dalam kasus ini.
Masyarakat diimbau untuk menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut sebelum menyimpulkan secara sepihak.
Proyek motor listrik SPPG seharusnya menjadi simbol kemajuan dalam pelayanan publik berbasis energi bersih.
Namun, kini proyek tersebut justru menjadi cerminan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara.
Ke depan, transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi menyeluruh menjadi kunci agar program-program strategis seperti ini dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
