Eventbogor.com – Upaya penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan terus digalakkan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana berbasis komunitas.
Salah satu inisiatif nyata dilaksanakan melalui Latihan Dasar Pemadaman Kebakaran Hutan Tahun 2026 yang diikuti oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Ciguha River.
Kegiatan berlangsung di Pondok Resamala, kawasan wisata Gunung Salak Endah, Kecamatan Pamijahan, pada Kamis (18/6/2026).
Program ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan bencana.
Pelatihan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk pengurus dan anggota KTH Ciguha River.
Turut hadir pula perwakilan dari Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Wilayah I.
Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DALKARHUT) Jabalnus juga turut serta dalam pelatihan ini.
Pemerintah Kecamatan Nanggung menjadi salah satu pelaku utama dalam koordinasi kegiatan.
Perwakilan dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) juga memberikan dukungan teknis.
Selain itu, hadir pula delegasi dari 11 desa di Kecamatan Nanggung yang menjadi bagian dari jejaring pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Camat Nanggung, Ae Saepulloh, membuka secara resmi kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya pelatihan.
Menurutnya, ini merupakan kali pertama terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang berasal dari Kecamatan Nanggung.
Ia menekankan pentingnya kesiapan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan yang telah dikelola secara kolektif.
Pemberian kewenangan pengelolaan hutan kepada masyarakat menuntut tanggung jawab bersama dalam pencegahan kebakaran.
“Jika itu sudah diserahkan ke masyarakat, secara otomatis pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat,” ujar Ae Saepulloh.
“Harus dipersiapkan semuanya, termasuk bagaimana cara mengantisipasi dan menjaga hutan agar tidak terjadi kebakaran hutan, karena penyerahannya untuk merawat hutan,” lanjutnya.
Pembentukan MPA dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan secara partisipatif.
Karena anggota kelompok tersebar di lebih dari satu desa, koordinasi dilakukan oleh pemerintah kecamatan sebagai otoritas wilayah yang lebih luas.
Ae menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan satu-satunya langkah konkrit yang saat ini diambil untuk memperkuat peran masyarakat.
MPA resmi dikukuhkan melalui Surat Keputusan (SK) camat atas usulan dari KTH.
Alasannya, pengelolaan hutan yang telah diserahkan ke masyarakat memerlukan dukungan struktural dari pemerintah setempat.
“Kenapa? Karena memang hutan yang punya kehutanan sudah diserahkan kepada masyarakat, artinya tanggung jawab ada di masyarakat,” jelasnya.
“Saat masyarakat butuh kehadiran pemerintah, dalam hal ini camat, karena ruang lingkupnya bukan satu desa dan anggotanya juga bukan satu desa sehingga kapasitasnya ada di camat,” tambahnya.
Pemerintah kecamatan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait.
Koordinasi ini penting agar kepercayaan pengelolaan hutan tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.
Aspek perlindungan kawasan dari ancaman kebakaran menjadi prioritas utama dalam kerja sama ini.
Sementara itu, H. Pepeng, salah satu pengurus KTH Ciguha River, menilai pelatihan ini sebagai fondasi penting dalam membangun kapasitas masyarakat.
Menurutnya, pelatihan tidak hanya fokus pada kebakaran hutan, tetapi juga pada kesiapsiagaan bencana secara umum.
“Pelatihan ini kami laksanakan sebagai dasar pembekalan masyarakat peduli api dan siaga kebencanaan tahun 2026,” kata H. Pepeng.
Program ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan kelompok siaga bencana di wilayah lain di Kabupaten Bogor.
Dengan peningkatan kapasitas lokal, diharapkan respons terhadap kebakaran hutan bisa lebih cepat dan terkoordinasi.
Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi kehutanan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan hutan yang aman dan lestari.
Ke depan, pelatihan serupa direncanakan berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak desa di kawasan hutan strategis.
Kegiatan ini juga sejalan dengan agenda nasional dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.
Dengan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan, Kabupaten Bogor diharapkan mampu menekan angka kejadian kebakaran hutan di tahun-tahun mendatang.
