Eventbogor.com – Ribuan warga dari wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang menggelar aksi unjuk rasa di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, pada Senin (4/5/2026).
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, Parungpanjang (AMCRP) datang dari berbagai desa yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan di Bogor Barat.
Aksi ini merupakan bentuk ekspresi kegelisahan kolektif terhadap krisis sosial dan ekonomi yang melanda pasca penutupan operasional tambang di wilayah mereka.
Penutupan tambang yang berlangsung sejak akhir 2025 dinilai telah menghentikan roda ekonomi lokal yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat setempat.
Banyak warga kehilangan mata pencaharian langsung, termasuk sopir angkutan tambang, buruh harian, mekanik, hingga pelaku usaha mikro yang mengandalkan aktivitas sektor pertambangan.
Eventbogor.com – Dampak penutupan tambang tidak hanya terasa secara ekonomi, tetapi juga memperlebar ketimpangan sosial di tengah minimnya alternatif pekerjaan yang tersedia.
Menurut AMCRP, hingga kini belum ada kepastian hukum dari hasil audit investigasi terhadap sektor pertambangan di wilayah mereka.
Padahal, audit tersebut menjadi dasar penting bagi keputusan pembukaan kembali operasional tambang yang legal dan berkelanjutan.
Dani Murdani, koordinator aksi dari Batuajar, Cigudeg, menegaskan bahwa tuntutan ini bukan hanya soal izin tambang, tetapi soal kelangsungan hidup ribuan keluarga.
Sudah tujuh bulan rakyat menunggu kepastian. Pemerintah harus hadir, bukan abai. Ini soal isi perut dan keberlangsungan hidup, ujarnya dengan tegas di hadapan massa.
Eventbogor.com – Aksi ini juga menyoroti isu transparansi penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum merata dan kurang terbuka bagi publik.
Masyarakat meminta penyaluran bansos periode Oktober 2025 hingga April 2026 dilakukan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.
Mereka menolak segala bentuk penyimpangan dalam pendataan dan distribusi bantuan yang berpotensi merugikan warga terdampak.
AMCRP juga mendesak percepatan pembangunan jalan khusus tambang untuk mengurangi dampak lingkungan dan kemacetan di jalan umum.
Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memisahkan aktivitas logistik tambang dari aktivitas masyarakat sehari-hari.
Eventbogor.com – Selain itu, aliansi meminta keterlibatan perwakilan masyarakat dalam pengawasan operasional pertambangan bersama dinas terkait.
Partisipasi publik dianggap kunci untuk mencegah praktik ilegal dan memastikan keberlanjutan lingkungan serta ekonomi lokal.
Dalam pernyataan resminya, AMCRP menyerukan kepada Bupati Bogor, Dedi Mulyadi, serta anggota DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Jawa Barat untuk segera membuka ruang dialog yang inklusif.
Mereka menuntut pertemuan formal guna membahas solusi jangka pendek dan panjang bagi pemulihan ekonomi masyarakat Bogor Barat.
Eventbogor.com – Aksi damai ini berlangsung tertib dan diawasi ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Bogor.
Tidak ada insiden kerusuhan, namun tekanan dari masyarakat terhadap pemerintah terasa semakin kuat seiring berjalannya waktu.
Keberlanjutan hidup masyarakat tidak bisa ditunda, dan kehadiran negara harus dirasakan secara nyata, tegas salah satu orator dari Parungpanjang.
Eventbogor.com – Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari pihak Pemkab Bogor maupun Pemprov Jawa Barat terkait tuntutan yang disampaikan.
Namun, tekanan dari lapangan terus menguat, dan isu ini diperkirakan akan menjadi sorotan nasional dalam agenda kebijakan sumber daya alam tahun 2026.
