Eventbogor.com – Kunjungan peninjauan rumah tidak layak huni di Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Kegiatan yang melibatkan pejabat desa hingga kecamatan ini dinilai minim aksi nyata dan cenderung bersifat seremonial.
Banyak pihak menilai bahwa kehadiran aparat pemerintah tidak diikuti oleh komitmen untuk segera memperbaiki kondisi rumah warga miskin.
Kasus ini menjadi sorotan setelah Adhari, seorang pemuda asal Tenjo, menyampaikan kritiknya melalui grup WhatsApp komunitas Bogor Barat.
Ia menyayangkan sikap pemerintah yang hanya datang untuk melihat tanpa memberikan solusi cepat.
Menurutnya, proses perbaikan rumah warga seharusnya tidak perlu menunggu laporan ke Bupati.
Ini menurutnya mencerminkan ketidakpekaan terhadap penderitaan warga.
Adhari menyebut, tindakan seperti itu mempermalukan jabatan yang diemban oleh pejabat setempat.
Kritik serupa juga datang dari Nurdin Ruhendi, aktivis dan advokat lokal di Bogor.
Ia menekankan adanya ketimpangan pembangunan yang semakin mencolok di wilayah Tenjo.
Menurutnya, fasilitas umum seperti gapura diperindah, sementara banyak rumah warga masih dalam kondisi memprihatinkan.
Ia menilai pembangunan saat ini tidak merata dan belum menyentuh lapisan masyarakat paling bawah.
Perhatian publik semakin meningkat setelah terungkap kondisi rumah Watni, warga Lansia di Kampung Tegal, RT 01 RW 02, Desa Cilaku.
Ia telah lama tinggal sendirian di rumah yang nyaris roboh, dengan atap bocor dan dinding rapuh.
Kondisi ini semakin menyedihkan karena terjadi di tengah pesatnya pembangunan kawasan properti mewah di sekitarnya.
Proyek besar seperti Podomoro City di Tenjo terus berkembang, namun dampaknya belum dirasakan oleh warga seperti Watni.
Bram, perwakilan Forum Komunikasi Bumi Putra (FKBP), mengatakan bahwa kasus Watni mencerminkan ketimpangan sosial yang nyata.
Ia menegaskan bahwa narasi tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sering digaungkan, namun tidak dirasakan oleh masyarakat kecil.
Menurutnya, kebijakan pembangunan harus lebih inklusif dan berpihak pada warga miskin.
Terkait hal ini, Kepala Desa Cilaku, Jumadi, membantah bahwa pihaknya tidak melakukan upaya.
Ia menjelaskan bahwa pengajuan bantuan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) telah dilakukan sebanyak dua kali.
Rumah milik Watni disebutkan sudah diajukan dan lahan memenuhi syarat administrasi.
Jumadi berharap bantuan segera turun agar perbaikan bisa dilakukan tanpa penundaan lebih lanjut.
Masyarakat berharap kunjungan ke rumah tidak layak huni tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan.
Mereka menuntut tindakan nyata, percepatan proses bantuan, dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kemiskinan struktural.
Di tengah pembangunan megah, keberpihakan terhadap warga rentan harus menjadi prioritas utama.
Ke depan, transparansi dan partisipasi warga dalam program RTLH diharapkan dapat ditingkatkan agar tidak ada lagi kesan seremonial belaka.
