Eventbogor.com – Pada 8 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 25 pejabat baru di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini bukan cuma formalitas, tapi jadi momen penting karena melibatkan pejabat di posisi strategis: mulai dari wakil menteri, kepala badan, anggota dewan komisioner, sampai gubernur Papua. Semua diikat dengan Keputusan Presiden (Keppres) dan diakhiri dengan sumpah jabatan.
Kenapa Pelantikan Ini Penting?
Setiap kali ada pejabat baru, otomatis bisa ngubah arah kebijakan negara. Misalnya di sektor BUMN, perbankan, bahkan pembangunan Papua. Jadi, pelantikan ini bukan cuma “ganti orang”, tapi juga berpotensi bawa warna baru di pemerintahan.
Daftar Nama Pejabat yang Dilantik
- Mathius Fakhiri – Gubernur Papua (2025–2030)
- Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen – Wakil Gubernur Papua
- Ahmad Wiyagus – Wakil Menteri Dalam Negeri
- Benjamin Paulus Octavianus – Wakil Menteri Kesehatan
- Dony Oskaria – Kepala Badan Pengaturan BUMN
- Aminudin Maruf & Teddy Barata – Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN
- Anggito Abimanyu – Ketua Dewan Komisioner LPS
- Farid Azhar Nasution, Doddy Zulverdi, Ferdinan Dwikaroja Purba, Suminto, Aida S. Budiman – Anggota Dewan Komisioner LPS
- Velix Vernando Wanggai – Ketua Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua, bersama sejumlah anggota lain seperti John Wempi Wetipo, Paulus Waterpauw, hingga Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
- Dirgayuza Setiawan – Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi & Analisa Kebijakan
- Agung Gumilar Saputra – Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis
- Beberapa duta besar dan wakil duta besar juga ikut dilantik, seperti untuk Belanda, Singapura, Suriah, Mesir, Malaysia, Bangladesh, Vietnam, hingga Qatar.
Dasar Hukum Pelantikan
Semua pejabat baru ini diangkat lewat Keppres, di antaranya:
- Keppres 32M/2025 – Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024–2029
- Keppres 109P/2025 – Kepala & Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN
- Keppres 110P/2025 – Komite Otsus Papua
- Keppres 111P/2025 – Anggota Dewan Komisioner LPS
- Keppres 33M/2025 – Asisten Khusus Presiden
Dampak yang Mungkin Terjadi
Badan Pengaturan BUMN bisa bawa gebrakan soal restrukturisasi BUMN. LPS berhubungan langsung sama stabilitas perbankan dan keuangan rakyat. Sementara Komite Otsus Papua jadi kunci buat akselerasi pembangunan di Papua. Dengan pejabat baru, arah kebijakan di tiga sektor ini bisa jadi lebih segar atau malah makin ketat.
