Eventbogor.com – Momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi refleksi mendalam bagi Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, yang akrab disapa Jaro Ade.
Ia menilai peringatan tersebut bukan sekadar tradisi seremonial tahunan, melainkan pengingat kuat akan semangat persatuan dan perjuangan yang menjadi fondasi bangsa Indonesia.
Dalam konteks saat ini, Jaro Ade menekankan pentingnya menghadirkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
Menurutnya, semangat kepemimpinan nasional harus diperkuat melalui penerapan nilai-nilai ideologi bangsa secara nyata, bukan hanya diucapkan dalam pidato.
Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan publik dan sikap para pemimpin di semua tingkatan.
Jaro Ade menyatakan bahwa politik sejatinya adalah bentuk pengabdian kepada rakyat, bukan arena perebutan kekuasaan semata.
Ia mengingatkan bahwa ketika politik kehilangan arah ideologi kebangsaan, jarak antara pemimpin dan rakyat akan semakin melebar.
Hal ini berpotensi memicu ketimpangan, ketidakadilan, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia harus tetap berakar pada prinsip kemanusiaan, gotong royong, keadilan sosial, dan musyawarah.
Nilai-nilai tersebut harus menjadi roh dalam proses pembangunan dan pelayanan publik.
Jaro Ade khususnya menyoroti relevansi sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Menurutnya, sila ini menjadi dasar penting bagi kepemimpinan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Seorang pemimpin, kata dia, tidak hanya bertugas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memahami realitas kehidupan rakyat.
Ia menekankan bahwa dari tingkat Presiden hingga RT, semua pemimpin harus memiliki orientasi yang sama: menjadi pelayan masyarakat.
Tidak boleh ada dikotomi antara penguasa dan yang dipimpin, karena struktur pemerintahan seharusnya menjadi satu kesatuan pelayanan publik.
Jaro Ade menggambarkan filosofi “Padjajaran” sebagai representasi kepemimpinan yang selaras dari atas ke bawah.
Baginya, sistem pemerintahan bukan hanya rantai birokrasi, melainkan jaringan nilai yang harus berjalan bersama demi kesejahteraan bersama.
Ia memperingatkan bahwa kekuasaan tanpa hikmat kebijaksanaan rentan kehilangan empati terhadap rakyat kecil.
Kebijakan yang lahir tanpa musyawarah dan nurani cenderung tidak berpihak pada masyarakat luas.
Oleh sebab itu, setiap keputusan publik harus melibatkan proses diskusi, kepekaan sosial, dan komitmen terhadap keadilan.
Politik, menurut Jaro Ade, harus punya rasa dan mampu mendengar keluhan petani, buruh, pedagang, dan kelompok masyarakat lainnya.
Harapannya, kebijakan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memberi dampak nyata bagi rakyat kecil.
Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, Jaro Ade mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun kesadaran politik kebangsaan yang berakar pada aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya atau Sospolekbud.
Gerakan kolektif ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas nasional dan memperdalam komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa.
Pemimpin, sebagai ujung tombak perubahan, harus menjadi teladan dalam mewujudkan visi tersebut.
Dengan kembali ke akar ideologi, Indonesia dapat melanjutkan perjalanan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pesan Jaro Ade di tahun 2026 ini menjadi catatan penting bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat sipil.
Semangat kebangkitan harus terus dijaga, bukan hanya pada 20 Mei, tetapi dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil demi masa depan bangsa.
