Eventbogor.com – Ribuan sepeda motor listrik milik perusahaan BGN terpaksa disegel oleh pihak berwenang di kawasan industri Sentul, Kabupaten Bogor.
Lokasi penyegelan berada di sebuah gudang di Kecamatan Babakan Madang, tempat motor listrik tersebut ditampung sebelum diedarkan ke pasar.
Penyegelan ini dilakukan karena dugaan kuat bahwa produk motor listrik tersebut belum mengantongi izin produksi dan sertifikasi resmi dari Kementerian Perindustrian.
Nilai total ribuan unit motor listrik yang disegel diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun, menandakan skala besar dari operasi yang sedang diawasi.
Pihak kepolisian dan instansi terkait turut mengamankan lokasi untuk mencegah pergerakan barang sebelum proses hukum dan administrasi selesai.
Motor listrik BGN sempat mencuri perhatian publik karena promosi agresif dan klaim kemampuan teknologi tinggi, termasuk jarak tempuh jauh dan harga terjangkau.
Namun, ketiadaan dokumen resmi membuat produk tersebut berpotensi melanggar regulasi lalu lintas dan keselamatan kendaraan bermotor di Indonesia.
Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) menyatakan bahwa semua kendaraan listrik harus memenuhi standar SNI dan uji tipe sebelum dipasarkan.
Kasus ini menjadi peringatan bagi pelaku industri kendaraan listrik untuk mematuhi prosedur hukum demi melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar.
Penyegelan di Sentul juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap maraknya produk kendaraan listrik baru yang bermunculan sejak 2023 hingga 2026.
Beberapa pelaku usaha dinilai terlalu fokus pada inovasi dan pemasaran tanpa memprioritaskan kepatuhan regulasi.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat menyatakan akan melakukan audit menyeluruh terhadap produsen kendaraan listrik lainnya di wilayahnya.
Mereka menegaskan bahwa inovasi teknologi harus sejalan dengan kepatuhan hukum agar tidak merugikan masyarakat luas.
Konsumen pun diminta untuk lebih berhati-hati dan memverifikasi legalitas kendaraan listrik sebelum melakukan pembelian.
Informasi mengenai daftar produk yang telah tersertifikasi bisa diakses melalui situs resmi Kementerian Perindustrian.
Belum ada pernyataan resmi dari pihak BGN terkait penyegelan ini, namun pihaknya dikabarkan sedang berkoordinasi dengan regulator untuk menyelesaikan persoalan administrasi.
Kasus ini juga menjadi sorotan dalam forum diskusi industri transportasi listrik yang digelar di Bandung pada Maret 2026.
Sejumlah pakar menilai perlunya sinkronisasi antara kebijakan inovasi dan pengawasan agar ekosistem kendaraan listrik berkembang secara sehat.
“Kita dukung inovasi, tapi tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan dan kepatuhan hukum,” ujar Dr. Rizal Mansur, pakar kebijakan transportasi dari ITB.
Pemerintah daerah diminta untuk lebih proaktif dalam memantau keberadaan gudang atau pabrik yang menampung produk teknologi baru.
Penyegelan di Sentul diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola industri kendaraan listrik di Jawa Barat.
Pihak kepolisian menyatakan proses hukum akan dilanjutkan sesuai temuan hasil penyelidikan tim gabungan.
