EventBogor.com – Cibinong. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Bogor terus memukau publik dengan rentetan penghargaan bergengsi dari berbagai instansi pemerintah pusat. Prestasi ini kerap kali dirayakan dengan penuh suka cita, menampilkan para pejabat daerah yang berpose bangga dengan piala dan piagam penghargaan. Namun, di balik gemerlap sorotan kamera dan euforia seremoni, terselip sebuah ironi yang memilukan: tingginya angka pengangguran yang masih menghantui warga Kabupaten Bogor.
Kenyataan pahit ini menjadi sorotan tajam, mempertanyakan efektivitas kebijakan pembangunan daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebuah pertanyaan besar muncul: Apakah penghargaan-penghargaan tersebut benar-benar mencerminkan kemajuan nyata, ataukah hanya sekadar simbol tanpa substansi?
Penghargaan Berlimpah, Pekerjaan Sulit Didapat
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap fakta yang memprihatinkan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bogor masih berada di posisi yang mengkhawatirkan, menempatkannya di jajaran tertinggi di Jawa Barat. Hal ini tentu menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah, yang selama ini gencar mengklaim keberhasilan pembangunan.
Nurdin Ruhendi, seorang advokat muda yang tumbuh besar di Bogor Barat, menyuarakan keprihatinannya. Menurutnya, penghargaan hanyalah simbol-simbol kosong yang tak mampu mengenyangkan perut rakyat. Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar piagam yang terpajang di dinding kantor. Mereka membutuhkan pekerjaan, penghasilan yang layak, dan masa depan yang cerah.
Kenyataan di lapangan memang begitu memilukan. Ribuan anak muda lulusan SMA, SMK, bahkan sarjana, harus berjuang keras mencari pekerjaan di tanah kelahiran mereka sendiri. Banyak yang terpaksa menjadi pekerja serabutan, pengemudi ojek online, atau bahkan merantau ke daerah lain demi mencari nafkah. Hal ini mengindikasikan bahwa lapangan pekerjaan di Kabupaten Bogor belum mampu menampung lulusan-lulusan tersebut.
Antara Simbol dan Realita: Mengapa Terjadi Ketimpangan?
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah, mengapa terjadi ketimpangan antara klaim keberhasilan pemerintah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat? Beberapa faktor mungkin menjadi penyebabnya. Pertama, fokus pemerintah daerah yang terlalu berlebihan pada pencapaian administratif, seperti penghargaan dan piagam. Hal ini membuat mereka terlena dan kurang fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.
Kedua, kurangnya perhatian terhadap pengembangan sektor riil, seperti industri dan UMKM. Padahal, sektor-sektor inilah yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan penyerap tenaga kerja terbesar. Ketiga, perubahan lahan produktif menjadi kawasan komersial yang tidak menyerap tenaga kerja lokal. Hal ini tentu memperparah kondisi pengangguran di Kabupaten Bogor.
Solusi: Membangun Ekosistem Ekonomi Rakyat
Nurdin Ruhendi menekankan pentingnya pergeseran fokus dari euforia penghargaan administratif ke pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil antara lain: mendorong UMKM naik kelas melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan; membuka ruang investasi yang berpihak pada tenaga kerja lokal, dengan memberikan insentif dan kemudahan perizinan; serta mewujudkan program pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, sehingga lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melibatkan berbagai pihak dalam merumuskan solusi pengangguran, seperti perguruan tinggi, komunitas pemuda, dan lembaga sosial. Keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat akan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Tentu saja, mengatasi tingginya angka pengangguran bukanlah perkara mudah. Namun, dengan komitmen yang kuat, kebijakan yang tepat, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, Kabupaten Bogor diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih baik, di mana rakyatnya memiliki pekerjaan yang layak dan masa depan yang cerah. Semoga saja, gemerlap penghargaan tidak lagi menutupi kenyataan pahit yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Bogor.
