Eventbogor.com – Pemerintah Kabupaten Bogor semakin serius dalam menerapkan pendekatan berbasis data untuk merancang kebijakan pembangunan di tahun 2026.

Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas program daerah melalui evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Bupati Bogor menekankan bahwa data bukan hanya alat pelaporan, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan APBD 2026.

Pendekatan ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setiap program yang diusulkan wajib dilengkapi dengan data pendukung yang valid dan terukur agar dapat dievaluasi secara objektif.

Evaluasi IKU menjadi tolak ukur utama dalam menentukan prioritas anggaran, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian lokal.

Dengan sistem ini, Bupati Bogor berharap dapat meminimalisir pemborosan anggaran dan memastikan setiap rupiah digunakan secara efisien.

Tim perencanaan dan evaluasi dari berbagai OPD telah diberi arahan untuk menyinkronkan data internal dengan data dari BPS dan instansi terkait.

Integrasi data tersebut memungkinkan pemetaan kebutuhan wilayah yang lebih akurat, terutama di kawasan terdampak kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Pendekatan berbasis data juga mendukung implementasi smart governance yang menjadi bagian dari visi Kabupaten Bogor maju dan berkelanjutan.

Selain itu, sistem monitoring real-time akan diterapkan untuk memastikan progres program tetap sesuai target yang telah ditetapkan.

BACA JUGA :  Wabup Bogor Dukung Kebijakan Tambang untuk Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan

Masyarakat juga akan diberi akses terbatas terhadap dashboard kinerja daerah agar transparansi dapat dirasakan secara langsung.

Penguatan kapasitas SDM aparatur dalam pengolahan dan analisis data menjadi fokus pelatihan di sepanjang 2025 menuju implementasi penuh di 2026.

Bupati Bogor menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa diukur dari volume proyek, tetapi dari dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.

Dengan memadukan data kuantitatif dan kualitatif, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menjawab akar permasalahan.

Rencana ini juga didukung oleh sistem e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi secara digital antar perangkat daerah.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong percepatan pencapaian target pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD 2021–2026.

Pendekatan data-driven ini menjadi fondasi kuat bagi Kabupaten Bogor dalam menyusun kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan di masa depan.