Eventbogor.com –
Longsor yang terjadi di kawasan Perumahan Mutiara Bogor Raya telah terbengkalai selama hampir satu tahun tanpa penanganan permanen.
Peristiwa ini terjadi di area tebing perumahan yang rawan longsor, tepatnya di Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.
Hingga kini, kondisi tebing yang longsor masih tampak menganga dan membahayakan penghuni sekitar.
Pemerintah Kota Bogor kini mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengambil alih penanganan dengan memanfaatkan dana Biaya Tak Terduga (BTT).
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Agustiansyah.
Menurutnya, penanganan darurat telah dilakukan, namun solusi struktural belum dapat dilaksanakan karena kewenangan berada di level provinsi.
Agustiansyah menjelaskan bahwa tebing tersebut merupakan kewenangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat karena berada di jalur jalan provinsi.
“Kami sudah sampaikan rekomendasi teknis dan urgensi penanganan ke provinsi,” ujarnya.
“Kami harap penanganan permanen bisa segera dilakukan agar tidak terjadi longsor susulan,” tambahnya.
Pemkot Bogor telah mengusulkan penggunaan BTT Provinsi untuk perbaikan struktural tebing.
Langkah ini dianggap krusial mengingat musim hujan 2026 mulai memasuki puncaknya pada akhir tahun.
Risiko longsor susulan dikhawatirkan meningkat seiring intensitas curah hujan yang tinggi.
Warga sekitar juga meminta kepastian dari pemerintah agar tidak terus hidup dalam ketegangan.
“Kami takut setiap hujan turun deras,” kata salah satu warga, Dedi Supriadi.
“Tebingnya retak makin lebar, kalau tidak diperbaiki bisa merembet ke rumah,” lanjutnya.
Pemerintah Kota Bogor terus berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk percepatan proses perizinan dan pelaksanaan proyek perkuatan tebing.
Penanganan longsor di Mutiara Bogor Raya menjadi sorotan karena menggambarkan tantangan penanganan bencana lintas kewenangan.
Kejadian ini menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mitigasi bencana berbasis risiko.
Studi kelayakan teknis telah disusun dan siap menjadi dasar pengajuan anggaran BTT.
Pemkot berharap Pemprov Jabar segera merespons dengan tindakan konkret.
Koordinasi lintas sektor juga diperkuat melalui Forum Penanggulangan Bencana Daerah.
Sementara itu, BPBD Kota Bogor tetap melakukan pemantauan rutin dan sosialisasi kesiapsiagaan kepada masyarakat.
Langkah pencegahan non-struktural seperti evakuasi mandiri dan early warning system tetap diterapkan.
Kejadian ini menjadi pengingat bahwa bencana geologi memerlukan respons cepat dan berkelanjutan.
Pemulihan pasca-bencana tidak hanya soal perbaikan fisik, tetapi juga pemulihan rasa aman masyarakat.
Pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam mengantisipasi potensi bencana serupa di wilayah rawan lainnya.
Kota Bogor memiliki banyak titik rawan longsor yang memerlukan penanganan sistematis.
Perbaikan tebing di Mutiara Bogor Raya bisa menjadi model penanganan bencana kolaboratif.
Semoga inisiatif ini memicu percepatan penanganan di lokasi lain yang serupa.
