Dengan pembentukan tim khusus yang langsung berada di bawah pengawasan pejabat tinggi, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi praktik semacam itu.
Harapannya, pendekatan yang lebih independen dan transparan ini bisa membongkar struktur perlindungan yang selama ini menghambat penegakan hukum perpajakan.
Langkah ini juga dinilai penting untuk memperbaiki citra sistem perpajakan nasional yang sering kali dipandang rapuh dan mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu.
Jika berhasil, strategi ini bisa jadi momentum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia.
Tidak hanya soal uang, tapi juga tentang prinsip: semua wajib pajak, besar atau kecil, harus bertanggung jawab di depan hukum.
