Eventbogor.com – Pemerintah kini berada dalam mode bertahan, mengencangkan ikat pinggang dengan memperketat pengawasan fiskal demi menutup celah-celah inefisiensi yang selama ini jadi lubang besar di tubuh ekonomi nasional.
Tidak main-main, langkah ini dipandang sebagai respons langsung terhadap tekanan ekonomi global yang makin tak menentu, di mana ruang gerak kebijakan menjadi terbatas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampil vokal soal perlunya disiplin fiskal, menegaskan bahwa setiap kebijakan harus punya dampak nyata, bukan sekadar seremonial atau proyek tanpa hasil.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (25/04/2026), ia menyebut bahwa pemerintah tak boleh lagi mentolerir ruang-ruang yang memicu pemborosan atau kebocoran, terutama di sektor strategis seperti perpajakan dan kepabeanan.
Kata-katanya tegas: “Kita enggak boleh lagi membiarkan ruang-ruang inefficiency terjadi di perekonomian kita.”
Pernyataan itu bukan sekadar retorika—ia menjadi dasar dari aksi nyata yang sedang digulirkan, mulai dari audit mendalam hingga digitalisasi sistem yang lebih ketat.
Sektor pajak dan bea cukai kini jadi sorotan utama, meskipun capaian Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai belakangan dinilai membaik.
Faktanya, masih ada celah yang dimanfaatkan entah melalui penilaian barang yang tidak akurat, pelaporan palsu, atau bahkan penyelundupan yang lolos dari deteksi.
Purbaya mengakui hal tersebut dan menegaskan bahwa upaya penutupan celah ini adalah bagian dari survival mode—strategi jangka pendek yang agresif untuk menjaga stabilitas fiskal.
“Masih ada kebocoran yang bisa ditutup dan itu yang kita kejar sekarang,” ujarnya, menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara masih jauh dari maksimal.
Reformasi di kedua institusi ini bukan cuma soal teknologi atau sistem, tapi juga soal budaya kerja dan integritas aparatur.
Dengan cadangan devisa yang relatif tinggi, pemerintah sebenarnya punya tameng, tapi itu tak berarti bisa lengah di tengah gejolak nilai tukar dan ancaman resesi global.
Kebijakan fiskal yang lebih terukur justru diharapkan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 5,7 persen, sekaligus memberi ruang bagi belanja strategis yang produktif.
Langkah ini juga membuka sinyal kuat bahwa era proyek-proyek besar tanpa evaluasi dampak bisa jadi mulai ditinggalkan.
Yang dibutuhkan sekarang bukan ambisi anggaran yang meledak-ledak, tapi presisi, transparansi, dan hasil yang bisa dihitung rakyat secara langsung.
Survival mode, meski terdengar defensif, justru bisa jadi titik balik bagi reformasi fiskal yang selama ini sering mandek di tengah jalan.
Jika berhasil, Indonesia tak cuma bertahan—tapi juga keluar dari krisis dengan sistem yang lebih tangguh dan akuntabel.
