Eventbogor.com –
Kerusakan jalan raya Cikampak–Bojong Rangkas di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, semakin memburuk pasca longsor yang terjadi pada November 2025.
Kondisi [Masukkan Keyword Utama] ini telah menyebabkan penyempitan jalan hingga hanya menyisakan lebar sekitar dua meter, membuat kendaraan roda empat tidak bisa melintas.
Akses yang dulunya menjadi jalur penghubung vital antarwilayah kini hanya bisa dilewati sepeda motor, sementara mobil harus memutar melalui jalan desa dan perumahan yang sempit.
Longsor pertama kali terjadi tiga tahun lalu, namun penanganan belum tuntas hingga terjadi longsor susulan yang memperparah kerusakan.
Proyek pembangunan turap senilai Rp3 miliar hanya terealisasi sebesar Rp1,7 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pekerjaan tidak selesai secara menyeluruh.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius dari pihak legislatif, khususnya Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Hasani.
Ia menegaskan bahwa membuka akses bagi kendaraan roda empat tanpa penanganan struktural berisiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan.
Menurutnya, potensi longsor masih sangat besar dan bisa membahayakan siapa pun yang memaksakan diri melintas.
Warga setempat juga mengeluhkan kelambatan penanganan yang telah berlangsung sejak masa kepemimpinan sebelumnya.
Furkon, aktivis dari Bogor Barat, menyebut bahwa kerusakan kecil dibiarkan berkembang menjadi longsor besar karena kurangnya respons pemerintah.
Dalam bahasa Sunda, ia menyampaikan bahwa jalan di Cikampak sejak era Ibu Ade Yasin hingga kini tidak diperbaiki meski kondisinya terus memburuk.
Akibat terputusnya jalur utama, warga harus menempuh rute lebih jauh untuk mengakses permukiman, fasilitas umum, dan layanan dasar.
Dampak kerusakan jalan tidak hanya terasa di sektor transportasi, tetapi juga merambat ke bidang ekonomi dan logistik.
Distribusi bahan bakar ke SPBU dan SPBG terganggu, menyebabkan kenaikan biaya operasional dan kelangkaan pasokan di beberapa titik.
Biaya transportasi meningkat signifikan, terutama bagi pelaku usaha dan pengemudi angkutan lokal.
Selain itu, pelajar dan pekerja harus menempuh perjalanan lebih panjang, mengganggu kedisiplinan dan produktivitas harian.
Akses ke fasilitas kesehatan pun menjadi terhambat, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan respons cepat.
Kondisi ini memperlihatkan urgensi penanganan infrastruktur yang lebih proaktif dan berkelanjutan di wilayah Bogor Barat.
Warga berharap pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran tambahan untuk menyelesaikan proyek turap dan memulihkan fungsi jalan secara penuh.
Perbaikan [Masukkan Keyword Utama] harus dilakukan secara komprehensif agar tidak terulang lagi kerusakan serupa di masa depan.
Pemantauan geoteknik dan penguatan tebing menjadi prioritas untuk mencegah longsor susulan.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, ahli teknik, dan masyarakat lokal diperlukan untuk memastikan keberlangsungan akses jalan yang aman dan andal.
Upaya swadaya warga seperti yang pernah terjadi di wilayah lain di Bogor bisa menjadi inspirasi, namun tidak seharusnya menjadi satu-satunya solusi.
Infrastruktur publik tetap menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan akses yang layak dan aman bagi masyarakat.
Hingga tahun 2026, kondisi jalan Cikampak–Bojong Rangkas menjadi cerminan tantangan besar dalam pengelolaan jalan daerah di wilayah rawan bencana.
Komitmen politik dan perencanaan teknis yang matang menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjamin kelancaran mobilitas di Bogor.
