Eventbogor.com – Tujuh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Yayasan Nurul Huda Conggeang, Kabupaten Sumedang, secara resmi membantah dugaan peretasan akun Maker yang sempat viral.
Para kepala SPPG menegaskan bahwa tidak pernah terjadi pembobolan atau pengambilalihan akun oleh pihak luar seperti yang diklaim oleh pengurus yayasan.
Mereka menyatakan bahwa akses terhadap sistem dan dana MBG tetap berada di bawah kendali internal yayasan selama ini.
Dalam konferensi pers yang digelar di Sumedang, para kepala SPPG menyampaikan keberatan terhadap narasi yang berkembang bahwa oknum BGN menguras dana MBG melalui akun yang diretas.
Mereka menilai pernyataan tersebut tendensius dan merugikan reputasi lembaga pelayanan gizi yang telah bekerja sesuai prosedur.
Tim manajemen SPPG menegaskan bahwa seluruh transaksi dan penyaluran dana telah dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang ditetapkan oleh pihak penyedia program.
Sebaliknya, mereka menduga ada upaya untuk mengalihkan tanggung jawab pengelolaan keuangan dari pihak yayasan kepada operator lapangan.
Oleh karena itu, ketujuh kepala SPPG memutuskan untuk mengambil langkah hukum dan akan segera melaporkan Ketua Yayasan Nurul Huda Conggeang ke pihak berwajib atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi informasi.
Langkah hukum ini diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya terkait pengelolaan dana MBG dan menjaga integritas lembaga pelayanan publik di sektor gizi anak.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dana bantuan yang ditujukan untuk intervensi padat nutrisi yang terbukti klinis dan ekonomis dalam mengatasi masalah gizi anak di daerah.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana SPPG menjadi kunci dalam memastikan program pemenuhan gizi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Masyarakat diimbau untuk menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang sebelum menyimpulkan pihak mana yang bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan dana tersebut.
Kejadian ini juga mengingatkan pentingnya sistem pengawasan yang kuat dalam program bantuan sosial berbasis digital.
Ke depan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme akses dan kontrol akun dalam sistem digital yang digunakan oleh lembaga sosial dan pelayanan publik.
Dengan begitu, insiden serupa dapat dicegah dan kepercayaan publik terhadap program bantuan tetap terjaga.
