Eventbogor.com – Kasus dugaan peretasan akun maker milik Yayasan Nurul Huda Conggeang dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memicu sorotan publik dan memerlukan penanganan serius dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Eventbogor.com – Permasalahan ini tidak hanya menyangkut keamanan sistem digital, tetapi juga berpotensi mengganggu tata kelola serta pengawasan dana program yang bernilai miliaran rupiah.
Eventbogor.com – [Masukkan Keyword Utama] menjadi fokus utama dalam diskusi publik terkait integritas pengelolaan dana MBG dan perlunya transparansi dalam sistem pengendalian akun maker dan approver.
Eventbogor.com – Hilman Abdul Halim, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, menegaskan bahwa akun maker dalam sistem MBG secara hukum melekat pada perwakilan yayasan sebagai mitra resmi penyelenggara program.
Eventbogor.com – Pernyataan ini merujuk pada dua dokumen resmi BGN, yaitu Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Nomor 010/05/01/SK.10/08/2025 dan Nomor 09/05/01/SK.09/08/2025.
Eventbogor.com – Kedua dokumen tersebut mengatur petunjuk teknis pembuatan rekening SPPG, penggunaan dana MBG, serta pemilihan yayasan mitra pelaksana program.
Eventbogor.com – Menurut Hilman, peran maker secara struktural berada di tangan perwakilan yayasan, sementara Kepala SPPG hanya berfungsi sebagai approver atau pihak yang menyetujui transaksi.
Eventbogor.com – Dengan demikian, perubahan pengendali akun maker tanpa sepengetahuan atau persetujuan resmi dari yayasan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Eventbogor.com – Hal ini menjadi krusial mengingat dugaan peretasan terjadi pada April 2026, namun tidak diikuti oleh notifikasi resmi kepada Yayasan Nurul Huda Conggeang.
Eventbogor.com – Hilman menekankan pentingnya BGN segera melaksanakan audit investigatif independen untuk melacak aliran dana pasca peristiwa tersebut.
Eventbogor.com – Audit harus dilakukan oleh Inspektorat Utama BGN guna memastikan objektivitas dan akuntabilitas dalam pemeriksaan.
Eventbogor.com – Ia juga mempertanyakan pencairan dana yang dilakukan oleh tujuh Kepala SPPG setelah dugaan peretasan terjadi, yang berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan anggaran.
Eventbogor.com – Selain audit, Hilman merekomendasikan pembekuan sementara Virtual Account (VA) milik Yayasan Nurul Huda Conggeang selama proses investigasi berlangsung.
Eventbogor.com – Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan pengendali akun maker maupun approver secara sepihak.
Eventbogor.com – Pembekuan juga akan memungkinkan pengawasan khusus terhadap seluruh transaksi yang terjadi selama masa pemeriksaan.
Eventbogor.com – BGN juga perlu meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk Yayasan Nurul Huda Conggeang, ketujuh Kepala SPPG, investor, dan internal tim BGN.
Eventbogor.com – Hal ini sesuai dengan prinsip mitigasi konflik yang tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan program MBG.
Eventbogor.com – Sebelumnya, Eka Anugrah, Ketua Umum Yayasan Nurul Huda Conggeang, menyatakan bahwa yayasannya merupakan mitra resmi BGN dalam pengelolaan dapur SPPG di Kabupaten Bogor dan Sumedang.
Eventbogor.com – Di Bogor, yayasan mengelola SPPG Pamijahan 4 dan Leuwiliang 4.
Eventbogor.com – Sementara di Sumedang, terdapat tujuh dapur yang dikelola, yaitu SPPG Tarikolot 2, Kota Kaler 5, Sukamulya, Girimukti, dan Pamulihan 3.
Eventbogor.com – Keberadaan yayasan sebagai mitra strategis menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak pengelolaan dan akses sistem yang sah.
Eventbogor.com – Kasus ini menjadi momentum penting bagi BGN untuk memperkuat sistem keamanan digital dan tata kelola program MBG di tahun 2026 dan seterusnya.
Eventbogor.com – Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dana publik yang bersumber dari anggaran negara.
