Eventbogor.com – Tujuh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari wilayah Sumedang dan Bogor secara resmi membantah dugaan peretasan akun Maker pada sistem MBG atau Makanan Bantuan Gizi.
Menurut pernyataan bersama, pergantian virtual account (VA) yang terjadi pada sejumlah yayasan SPPG termasuk Yayasan Nurul Huda Conggeang di Sumedang dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
Hal ini menanggapi klaim sebelumnya bahwa akun maker MBG telah diretas dan dana bantuan gizi dikuras oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Pihak SPPG menegaskan bahwa proses pergantian VA merupakan bagian dari pembaruan administrasi internal dan telah melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Tidak ada indikasi peretasan atau akses ilegal terhadap sistem penyaluran dana MBG yang dikelola secara digital.
Koordinasi antar SPPG dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan sosial pangan.
Yayasan Nurul Huda Conggeang sendiri sebelumnya menyampaikan kekhawatiran atas perubahan mendadak pada rekening virtual yang mereka kelola.
Namun setelah verifikasi bersama, diketahui bahwa perubahan tersebut merupakan bagian dari rotasi sistem administrasi yang telah direncanakan.
Pemerintah daerah setempat juga turut memantau proses ini untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kepala SPPG dari tujuh lokasi menegaskan komitmen mereka untuk menjaga integritas penyaluran bantuan gizi kepada anak-anak penerima manfaat.
Transparansi dalam pengelolaan dana MBG menjadi prioritas utama demi menjaga kepercayaan publik dan kelancaran program nasional.
Ke depan, sistem pengawasan internal akan diperkuat guna mencegah munculnya spekulasi atau isu yang dapat mengganggu operasional SPPG.
Pihak terkait juga membuka ruang komunikasi bagi pihak yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut mengenai prosedur pengelolaan VA dan alur dana MBG.
Informasi ini menjadi penting dalam konteks digitalisasi layanan publik yang semakin luas di tahun 2026.
Upaya peningkatan literasi digital bagi pengelola SPPG juga akan menjadi fokus pelatihan lanjutan di tahun ini.
Klarifikasi ini diharapkan dapat meredam kegaduhan informasi dan memperkuat kolaborasi antar pelaksana program bantuan sosial di Jawa Barat.
